RIAUBOOK.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bagikan 6000 sertifikat Tanah Objek Raforma Agraria (TORA) kepada masyarakat Riau, Sabtu (15/12/2018) di Komplek Kediaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana mengatakan, 6000 sertifikat yang dibagikan kepada rakyat tersebut berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan

"Artinya ini program redistribusi aset, maupun program pensertifikatan yang diseluruh tanah air juga dilakukan," kata Presiden Jokowi.

Dikatakan Presiden, pembagian sertifikat tersebut merupakan program khusus untuk mengatasi masalah sengketa lahan yang marak terjadi di seluruh tanah air.

"Karena setiap saya masuk ke kampung, masuk ke desa, keluhannya adalah sengketa tanah, ada dimana-mana, bukan hanya di Pulau Sumatera, bukan hanya di Jawa, di Kalimantan, NTT, NTB, Maluku, Papua, ada semua yang namanya sengketa," tuturnya.

Bukan hanya antara masyarakat dengan masyarakat, tuturnya, sengketa juga terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan Pemeritah, maupun atara masyarakat dengan BUMN.

"Ini terjadi karena masyarakat tidak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," ujar Presiden.

Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut menuturkan, sejak beberapa tahun terakhir dirinya memerintahkan Menteri ATR/BPN agar segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Karena sebelumnya, di tahun 2014 itu dari 126 juta sertifikat yang harusnya diberikan kepada masyarakat, baru 46 juta yang sudah dipegang oleh masyarakat, artinya masih kurang 89 juta sertifikat di seluruh tanah air, banyak sekali" ungkap Presiden Jokowi.

"BPN setiap tahun hanya mengeluarkan 500 ribu kurang lebih, artinya bapak ibu harus menunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat," tambahnya lagi.

Sehingga, kata Presiden Jokowi, dirinya memberi perintah kepada BPN agar bisa menerbitkan 5 juta sertifikat untuk rakyat pada tahun lalu.

"Mau lembur silahkan, Sabtu, Minggu kerja silahkan, yang penting 5 juta sertifikat harus diberikan kepada masyarakat, tahun ini tambah lagi jadi 7 juta sertifikat harus keluar, bagaimana cara saya nggak mau tahu, yang penting 7 juta sertifikat harus diserahkan pada masyarakat," tegas presiden.

Sementara, di tahun depan, dirinya telah memberi target kepada BPN untuk menyelesaikan 9 juta sertifikat tanah masyarakat.

"Tahun depan saya sudah berikan target, saya minta 9 juta sertifikat harus selesai, gak mau tahu entah Kantor BPN kerja sampai pagi, Sabtu, Minggu kerja, yang penting rakyat harus dilayani secapat-cepatnya dalam pengurusan layanan ini masak harus nunggu 160 tahun," kata Presiden Jokowi. (RB/Dwi)