RIAUBIOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) mencabut status darurat Karhutla tahun 2018 sekaligus menetapkan status siaga banjir dan longsor hingga tanggal 31 Desember 2018, Jumat (30/11/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Pencabutan status siaga Karhutla tersebut dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau diwakili Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie setelah mendengar pemaparan Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sukisno tentang prakiraan cuaca dan hasil evaluasi yang disampaikan Kepala BPBD Riau Edward Sanger.

Dibanding dengan dua tahun terakhir, jumlah hotspot (titik panas) yang terpantau oleh satelit BMKG stasiun Pekanbaru pada tahun ini sedikit lebih meningkat.

Mulai dari bulan Februari 2018, jumlah hotspot terbanyak terpantau pada bulan Agustus, berdasarkan daerah, jumlah titik hotspot terbanyak ada di Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.

"Untuk saat ini, titik hotspot di wilayah Riau per tanggal 29 November sekitar pukul 07.00 wib itu nihil, tidak terjadi adanya hotspot ataupun kebakaran hutan," kata Sukisno.

Sedangkan untuk potensi banjir di wilayah setempat, kata Sukisno, masih dalam kategori menengah.

Sementara, Kepala BPBD Riau Edward Sanger menuturkan, hotspot terakhir yang muncul di Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 19 Oktober 2018, "itu pun confidence nya sangat rendah".

"Sehingga mulai 31 Oktober 2018, seluruh kegiatan operasional helikopter dalam rangka pengamanan kebakaran hutan dan lahan kita hentikan dan diinstruksikan untuk di hentikan oleh BNPB," kata Edward.

Edward juga mengatakan, peningkatan jumlah titik hotspot di tahun 2018 ini dikarenakan musim pancaroba.

"Memang terjadi peningkatan luasan yang terbakar dibanding dua tahun terakhir, hal itu dikarenakan saat kita belum menetapkan status darurat sudah terjadi kebakaran hutan di Rohil dan Meranti, sehingga saat itu belum ada peralatan yang memadai, namun begitu dapat kita kendalikan," kata dia.

Terkait dengan penetapan siaga darurat banjir, Edward menerangkan, sejauh ini ada sudah ada lima kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat banjir.

"Atas dasar ini semua kami melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penetapan status siaga darurat banjir di Provinsi Riau," kata dia.

Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie mengatakan, atas nama pemerintah Provinsi Riau, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan seluruh setake holder yang telah membantu upaya penanggulangan Karhutla tahun ini.

"Hari ini kita juga menyepakati siaga darurat banjir, karena sudah lima kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat banjir, jadi hari ini kita mulai siaga terhadap bencana darurat banjir dan longsor di Provinsi Riau, dan Satgas ini poskonya ada di BPBD," demikian Ahmad Syah. (RB/Dwi)