RIAUBOOK.COM - Informasi mengejutkan terkait kelanjutan pembangunan gedung 6 lantai RSUD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, kabarnya sempat dilirik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Demikian Direktur Utama RSUD Rohul dr Novil Raykel mengungkap hal itu.

Namun, kata dia, pemeriksaan oleh lembaga anti rasuah itu bukan karena temuan korupsi, kolusi atau pun nepotisme, melainkan hanya sebatas anjuran agar gedung baru RSUD bisa beroperasi sebelum tahun 2021.

Itu dikatakan dr Novil Raykel, Selasa (25/9/2018) kemarin usai perayaan HUT RSUD Rohul ke 14. Katanya, sesuai pemeriksaan KPK, sebelum 2021 harus difungsikan, namun kendala yang mereka hadapi soal anggaran, dimana masih butuh dana sekitar 50 milyar lagi untuk menyelesaikan bangunan lengkap dengan Alkes. 

Dirinya menceritakan, untuk tahap awal ini pihaknya butuh dana 15 milyar untuk memfungsikan lantai 1 yang digunakan untuk ruang UGD dan ruang rawat jalan. Jika lantai 1 bisa difungsikan, akan memudahkan mengajukan bantuan dana baik dari Bankeu Provinsi atau DAK APBN.

Novil mengakui, pihaknya sudah mengajukan suntikan anggaran dari DAK APBN tahun pengganggaran 2019 sebesar 25 milyar. Kini sudah masuk tahap analisa kontruksi yang dilakukan langsung oleh Konsultan Perencanaan Kemenkes RI.

"Sebab, permintaan dana ke pusat butuh analisa data yang kuat. Mereka yang di pusat itu pinter-pinter, kalau tidak pakai analisa data yang kuat, mereka akan tanyakan anggaran itu buat apa saja," beber Novil.

Jika bantuan DAK 2019 itu tidak terealisasi, Novil mengaku sudah membuat komitmen dengan Pemkab Rohul untuk mensuport dana sebesar 15 milyar buat pengoperasian lantai 1 gedung baru itu.

Dirinya menyadari untuk mencapai anggaran 50 milyar bukan hal mudah, karena itu penyelesaian bangunan gedung baru rumah sakit umum nantinya secara bertahap. "Tahapan yang penting target kami lantai 1 selesai tahun 2020" kata dia. (RB/MCR)