RIAUBOOK.COM - Serapan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Instansi Vertikal pada Kementerian/Lembaga di Provinsi Riau pada tahun ini masih rendah dibanding tahun lalu.

Padahal, jika dibandingkan tahun 2017, Pagu Belanja yang dikelola pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan jumlah cukup tinggi, yakni sebesar Rp 1, 89 triliun, dari yang sebelumnya Rp 6,5 triliun menjadi Rp 8,4 triliun.

Hingga akhir Juli, penyerapan anggaran lebih rendah dengan selisih 5,3 persen, mengalami penurunan dari 57,2 persen menjadi 41,2 persen.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto saat jumpa pers, Selasa (31/7/2018) di Pekanbaru.

"Jika dilihat dari kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2018, di Instansi Vertikal masih lebih rendah dengan tahun 2017 pada periode yang sama, penyerapan anggaran tahun ini lebih rendah, dari 47,2 persen turun menjadi 41,2 persen," kata Tri.

Kata dia, Belanja Modal perlu menjadi perhatian, karena jika dibanding tahun lalu belanja tersebut memiliki alokasi yang lebih besar, namun hingga saat ini masih memiliki serapan yang rendah.

"Terutama yang perlu menjadi perhatian adalah Belanja Modal, dibanding tahun lalu, alokasi belanja pada tahun ini lebih besar tapi serapan lebih kecil," kata dia.

Berdasarkan jenis belanja, Tri menuturkan, untuk Belanja Barang masih dibawah target, sampai dengan tutup semester harusnya anggaran sudah terserap 40 persen sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah, tapi sampai dengan 27 Juli 2018, Belanja Barang baru 35 persen atau Rp 1,2 triliun dari total pagu Rp3,6 triliun.

Sementara, untuk Belanja Modal masih terealisasi 23,53 persen atau 473, 3 miliar dari total pagu 2,01 triliun, selain itu, yang juga menjadi perhatian juga terdapat pada Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang masih terealisasi sebesar 13,56 persen atau Rp 2,1 miliar dari total pagu sebesar Rp15,6 miliar.

Rendahnya realisasi Belanja Bansos tersebut disebabkan karena penerima Bansos masih dalam tahap verifikasi.

"Belanja Bantuan Sosial memang masih rendah, ini terjadi disebabkan karena tahapan penyaluran anggaran, kami perhatikan mereka masih melakukan verifikasi kepada siapa yang layak menerima bantuan, mudah-mudahan di triwulan III ini semua bisa tersalurkan, dan memang ini kita terus kawal," kata Tri. (RB/Dwi)