RIAUBOOK.COM - Ancang-ancang Provinsi Riau untuk "mengencangkan ikat pinggang" kian gencar dilakukan memasuki semester II tahun anggaran 2018.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beberapa waktu lalu yang meminta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Setempat untuk mencermati program-program yang menjadi prioritas.

Lantas bagaimana nasib proyek-proyek satu tahun anggaran (single year) yang harus rampung pada tahun ini?

Beberapa proyek yang tercatat sebagai Proyek single year diantaranya adalah Pembangunan Gedung Mapolda dengan total anggaran Rp 170 miliar dan Gedung Kejaksaan Tinggi Riau dengan anggaran Rp 94 miliar.

Anggaran pembangunan kedua proyek tersebut murni ditanggung oleh APBD Provinsi Riau.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Masperi menjamin, kedua pembangunan proyek tersebut tidak akan terganggu dengan imbas rasionalisasi.

"Kontrak kita berdasarkan fisik, sesuai dengan realisasi, itu tidak mempengaruhi kemampuan kita untuk membayar, kita sudah ploting dengan anggarannya,"kata Masperi kepada RiauBook.com, Kamis (13/7/2018) sore.

Kata dia, jika sampai akhir tahun ternyata realisasi fisik proyek tersebut baru mencapai 90 persen, makan sebesar itu pula Pemprov akan membayar kontraktor.

"Kalau nanti realisasinya di akhir ternyata hanya 90 persen, ya kita bayar 90 persen dari anggaran proyek itu, kalau anggarannya Rp 170 miliar, ya itu 90 persen dari itu yang kita bayar, yang jelas kita bisa pastikan proyek itu tidak terganggu dengan adanya rasionalisasi," demikian Masperi. (RB/Dwi)