RIAUBOOK.COM - Usulan peningkatan status bidang Informasi Komunikasi Dumai menjadi dinas atau eselon 11 ke DPRD bukan tanpa alasan.

Tujuannya adalah untuk mendukung kinerja pemerintah setempat yang berbasis elektronik.

Bagian Infokom Dumai juga mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi tower telekomunikasi.

Sejumlah usulan ini sudah disampaikan Pemkot Dumai dalam kegiatan Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian 11 rancangan perda, dan selanjutnya akan menunggu jadwal pembahasan dan studi banding ke daerah lain.

"Usulan naik status ini agar tugas fungsi infokom makin diperluas dengan menambah pembidangan kerja statistik dan persandian," kata Kepala Bagian Infokom Setdako Dumai Eko Wardoyo, Jumat.

Menurutnya, saat ini bagian infokom terbatas hanya mengurusi tiga pembidangan, yaitu jaringan, aplikasi dan data, sehingga perlu ada tambahan kewenangan sesuai kebijakan Kementerian PANRB dan Kemenkominfo.

Tujuan lainnya, untuk memperkuat sistem laporan kinerja daerah ditekankan berbasis elektronik, dan agar dapat menerima bantuan matra pengindraan dari pemerintah pusat pada 2019.

"Sistem kerja berbasis elektronik membuat pemerintah daerah harus memperkuat opd infokom dengan persandian dan statistik, dan usulan diharapkan dapat segera dibahas," sebutnya.

Seperti diketahui, sebanyak 34 organisasi perangkat daerah baru di lingkungan Pemkot Dumai resmi diterapkan pada awal 2017 berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang susunan OPD.

Adapun susunan 34 OPD baru sama dengan lama, tapi ada beberapa instansi mengalami pemisahan atau penggabungan dan lainnya, terdiri atas 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 1 inspektorat, 19 dinas daerah, 5 badan daerah dan 7 pemerintah kecamatan. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau