RIAUBOOK.COM - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) telah disahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau Oktober 2017 lalu, namun hingga saat ini belum jelas kapan disetujui okeh Pemerintah Pusat, dari pengajuan verifikasi, masih diperlukan penyempurnaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Ketua DPRD Riau, Septina Primawati mengatakan itu saat dikonfirmasi, Kamis (05/04).

Kata dia, Provinsi Riau sangat membutuhkan secepatnya Ranpeda RTRW ini disetujui pusat mengingat begitu banyak pembangunan yang akan dikerjakan tergantung dari Ranperda RTTW ini.

"Sudah cukup panjang, banyak investasi yang terhambat," sebutnya.

Dikatakan juga, dari pertemuan belum lana ini dengan pihak pemprov, diinformasikan masih dalam proses penyempurnaan KLHS yang sebelumnya sudah disuaikan ke pusat.

"Ini sedang proses penyempurnaan oleh Pemprov Riau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat rampung dan pusat dapat menerima dan Ranperda RTRW disetujui," kata dia.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan.

KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. (RB/MCR)