RIAUBOOK.COM- Sekertaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya harus berusaha penuh dalam memaksimalkan pendapatan daerah, mengingat pendapatan Pemprov pada tahun 2017 tidak mencapai target.

"Perhitungan terkait dengan SiLPA(Selisi Lebih Penggunaan Anggaran) kan serapannya sekitar 89 persen, itu berbanding lurus dengan perhitungan SiLPA Rp 1,08 triliun, berartikan hampir mirip-mirip, cuma karena pendapatan kita tidak tercapai maka perlu ada penajaman program, tapi itu mekanismenya di APBD perubahan 2018," kata Sekda kepada RiauBook.com, Rabu (22/3/2018).

Ditambah dengan adanya upaya penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), membuat Pemprov Riau juga harus menerima kosekuensi berkurangnya penerimaan dari retribusi.

"Untuk Pertalite itu kita ikuti aspirasi rakyat untuk ditunurunkan, dengan kosekuensi penurunan pendapatan, tapu kita juga haru mencari alternatif usaha yang maksimal untuk pendapatan, paling tidak sebagai usaha pengganti dari penurunan itu, ini yang harus kita usahakan, jadi tidak ada bahasa yang lebih baik selain 'berikhtiar' untuk meningkatkan pendapatan, " kata Sekda.

Dalam optimalisasi pendapatan, Sekda mengatakan, juga tidak terkecuali dengan mengukuhkan semua Badan Usaha yang harus didaftarkan sebagai wajib pajak.

"Pokoknya semua dia harus wajib pajak untuk itu, dan kita akan kejar itu, untuk sisi belanja kita harus melakukan optimalisasi, untuk sisi pendapatan, kita harus melakukan maksimalisasi, itulah formula yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini," tuturnya.

Kata Sekda, jika dilihat dari dua atau tiga tahun lalu, terdapat pergeseran dalam menjalankan sistem manajemen pemerintahan.

"Kalau dua tahun lalu, kita kesulitan untuk membelanjakan, tapi sekarang tidak ada masalah dengan belanja, berapa pun uang yang tersedia bisa terbelanjakan dalam anggaran, tapi justru kita kesulitan dalam pendapatan," ujar Sekda.

Sekda juga mengatakan, saat ini Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat makin mengalami penurunan, selain itu juga ada kecendrungan penundaan dana transfer dari Pusat.

"Sekarang ada DAU (Dana Alokasi Umum) , tapi sudah ada lagi suratnya, ditunda 5 persen dulu, karena Pemerintah Pusat juga sekarang lagi kekurangan dana, tentu nendang juga ke Daerah, terutama yang menyangkut dana tranfer ke daerah," kata dia. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau