RIAUBOOK.COM - Proyek pembangunan Trase Kereta Api Dumai - Bukit Kapur masih terdapat kendala, salah satu penyebabnya karena proyek tersebut tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Trase tersebut tidak termasuk dalam Trase Trans Sumatera, kalau Trans Sumatera dari Sumut ke Duri itu kan tidak melewati Dumai, maka kita sudah melakukan sosialisasi, PT. KAI sudah komit, Trase sudah kita siapkan, namun pembiayaan untuk pembebasan lahannya tidak tercover di proyek PSN," kata Masperi kepada RiauBook.com, Rabu (21/3/2018)

Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Dumai, Pemprov Riau bersama Dirjen Perkereta Apian telah melakukan rapat dan bermohon kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk memasukkan Trase tersebut dalam PSN.

"Kalau tidak masuk dalam Trase Nasional, jalur itu kan penting, jalur itu nantinya akan terkoneksi dengan Trans Sumatera, tapi pembiayaan melalui APBN Kementeriaan Perhubungan," kata dia.

Dengan adanya rasionalisasi pada APBN, membuat pembiayaan Trase Dumai-Bukit Kapur turut berdampak.

Kata Masperi, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan masyarakat dalam pembangunan Trase tersebut mencapai kurang lebih Rp 200 miliar, namun dengan adanya rasionalisai APBN di Kementerian Perhubungan membuat dana pembebasan lahan turut berkurang.

"Tapi yang ada itu hanya Rp 18 miliar, paling tinggi Rp 36 miliar, berartikan tak semua masyarakat nanti terbayarkan untuk pembebasan lahannya," ujarnya.

Kata dia, Trase tersebut tidak terkoneksi dengan jalur Trans Sumatera karena dipengaruhi oleh bongkar muat di Pelabuhan Dumai.

"Dwelling Time di pelabuhan itu kan sudah rentan sekali, proses bongkar muat disana itu sudah terlalu lama, maka satu-satunya jalan ini dibongkar, kemudian dibawa lewat kereta api dan di storage kan di Bukit Kapur, digudangkan," tutur Masperi.

Menurutnya, masyarakat sekitar telah siap untuk pembebasan lahan tersebut, hanya saja dana yang saat ini tersedia tidak bisa mengakomodir untuk membayar seluruh pembebasan lahan tersebut.

"Ketika ini tidak masuk di PSN, maka ini masuk di APBNP mereka (Kementerian Perhubungan), sebenarnya di APBN murni mereka ada, tapi jumlahnya sedikit, makanya kita minta untuk ditambah lagi," demikian Masperi. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau