RIAUBOOK.COM - Program Pemerintah Pusat merambah Kabupaten Kampar, Riau, yakni program permukiman berkelanjutan 100-0-100 yang memberikan 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen dan menyediakan 100 persen akses sanitasi hingga akhir tahun 2019.

hal itu terungkap ketika Bupati Kampar Azis Zaenal dan Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menghadiri acara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Acaranya yakni Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Insfratruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Tahun Anggaran 2018 Wilayah Barat yang digelar di Ballroom Hotel Mercure, Padang, yang dilaksanakan selama dua hari, yakni 14-15 Februari, Rabu (14/2/2018).

Dalam acara tersebut turut hadir direktur Pengembangan PLP, Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env.E yang membuka secara resmi acara tersebut, dengan penjabaran tata cara kerjasama dengan Kementerian agar sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Salah satunya dengan menyampaikan pernyataan minat dari pemerintah daerah sebagai salah satu syarat dan permohonan dapat diminta oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Hal ini merupakan wujud dari dukungan kepada kebijakan kementerian yang telah mencanangkan program permukiman berkelanjutan 100-0-100 yang memberikan 100% akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan 100% akses sanitasi hingga akhir tahun 2019.

Peningkatan pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pelayanan sanitasi yang sangat penting demi terwujudnya lingkungan permukiman dan kawasan yang sehat dan layak huni," kata Dodi.

Selain itu ada juga paparan dari Kabag Hukum dan Komunikasi Publik Dirjend Ciptakarya PUPR Mardi Parnowiyoto dan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab dengan berbagai peserta dari seluruh Wilayah Barat. Selain membahas isu tentang pengolahan sampah juga digencarkan sosialisasi tentang sanitary dan proses pengolahannya menjadi suatu hal yang bermanfaat dan energi terbarukan. Tentunya hal ini masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah karena hasil dari proses tersebut belumlah cukup untuk memenuhi biaya pengolahannya.

Bupati Kampar, Azis Zaenal yang di dampingi Wakilnya Catur Sugeng Susanto beserta Kepala Bapeda Azwan, Kadis PU Perkim Chalisman, Kadis Kominfo Nurhasani mengikuti paparan dari awal sampai akhir dan memperhatikan dengan seksama penjelasan dari para narasumber.

Kesediaan Pemkab menerima aset bantun APBD tahun anggaran 2018 melalui Dinas PUPR Riau, untuk pembangunan fisik drainase sepanjang 2505,43 m di dusun 2 dan 3 Tambang kecamatan Tambang sebesar 7 milyar rupiah merupakan langkah dari kerjasama antara Pemkab Kampar dengan Kementerian.

Kadis PU Perkim Kabupaten Kampar, Ir. H. Chalisman menambahkan, bahwa setelah ditandatanganinya kerjasama ini yang di sertakan penyerahan asset yang dibangun tersebut maka pemeliharaan berikutnya akan menjadi tanggungjawab daerah masing-masing dalam hal perawatan.

Selama ini kata dia banyak asset yang dibangun dari dana APBN di daerah namun tidak dapat dilakukan perawatan dan dianggarkan pemeliharaannya karena terlambat diserah terimakan oleh pusat ke daerah.

"Bahkan ada yang sampai 5 tahun tak terpelihara dan kondisi fisik yang sudah rusak, sehingga daerah tidak mau menerimanya. untuk menghindari hal ini maka perlunya dilakukan perjanjian kerjasama antara Kementerian PUPR dan Bupati/Walikota setempat," kata Chalisman. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau