RIAUBOOK.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyatakan indikasi adanya fee bawah tangan yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk Bupati Rokan Hulu Suparman yang merealisasikan pengelolaan Kas Umum Daerah (Kasda) jika benar adalah gratifikasi, bahkan suap.

"Tentu ini tidak ada aturan mainnya, dan ini kaitannya dengan etika pejabat publik, terkait juga dengan integritas dan akuntabilitas," kata Usman, Koordinator Fitra Riau yang dihubungi RiauBook.com Jumat (4/8/2017).

Kata dia, dengan kebijakan alokasi keuangan daerah yang di titipkan di bank BUMN, dan pejabat tertentu menerima fee dari perbankan tersebut, hal itu tentu bentuk korupsi, bisa bentuk gratifikasi atau bahkan suap.

"Disitu (dalam kesepakatan) tentu ada perjanjian-perjanjian tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak, bisa jadi ada juga fee sebesar 20 persen untuk pejabat tersebut," kata Usman.

Tentu, katanya, ini juga harus menjadi bahan evaluasi yang paling penting dalam momentum 60 tahun Provinsi Riau.

Ternyata, lanjut dia, tidak cukup hanya mengedepankan simbol integritas, tapi juga harus memastikan bahwa pejabat publik di masing-masing level OPD dan daerah itu bagaimana tidak korupsi.

"Karena mereka selalu bilang, bahwa setiap SKPD telah mengikuti Tunas Integritas, sudah tandatangani MoU terkait Tunas Integritas. Namun pada faktanya, pejabat-pejabat daerah justru malah mencari sumber-sumber pendapatan lain dari hasil yang dinikmatinya sendiri," katanya.

Kemudian, lanjut Usman, dengan munculnya dugaan penerimaan fee dari perbankan, maka ini menunjukkan bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan.

"Selain saya sebut itu korupsi, ini tentu juga sebuah ketidak laziman pejabat publik dalam kepemimpinan pada level daerah," katanya.

Karena, kata dia, uang yang dititipkan di perbankan BUMN itu adalah uang yang bersumber dari rakyat, dari pajak rakyat, yang harusnya dikembalikan untuk kepentingan untuk rakyat.

"Bukan untuk keuntungan pribadi pejabat tersebut," kata Usman.

Sebelumnya seorang marketing Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengungkap adanya penawaran fee 'bawah tangan' atau kesepakatan pembagian keuntungan ilegal untuk kepala daerah yang bersedia menempatkan Kas Umum Daerah (Kasda) di perbankan nasional itu.

"Tentu ada, komunikasi dasar akan diajukan ke pimpinan wilayah untuk kemudian dinegosiasikan dan tentunya fee itu negosibel," kata salah seorang pejabat di BRI Wilayah Pekanbaru saat dihubungi RiauBook.com di Pekanbaru, Kamis (3/8/2017) sore.

Dia jelaskan, bahwa penempatan Kasda di sebuah perbankan akan sangat menguntungkan perusahaan, dan fee yang diterima biasanya dalam bentuk pembagian keuntungan.

"Tentunya ada hitung-hitungnya, berapa operasional dan berapa nilai dan keuntungan yang didapat, baru kemudian ada fee bawah tangan," kata pria tersebut.

Humas BRI Wilayah Pekanbaru, Kusnadi, yang dihubungi belum bersedia memberikan tanggapan atas indikasi pemberian fee untuk pejabat daerah dalam penempatan atau pengelolaan Kas Umum Daerah (Kasda).

Bupati Rokan Hulu, Suparman, telah Menandatangani Momerandum Of Under Standing (MOU) kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, Senin (31/7/2017) di Kantor Bupati Rohul, Pasirpengaraian.

Dari pihak BRI ditandatangani Pimpinan Kantor Wilayah BRI Pekanbaru, Erizal.

Penadatanganan MoU ini dilakukan untuk pemindahan pengelolaan Kas Umum Daerah ke BRI, sehingga kedepannya seluruh transakssi keuangan, baik penerimaan dan pengeluaran daerah, akan dilayani melalui BRI.

Suparman mengatakan, Pemkab Rohul terus berupaya menggali potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak serta pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Karena itu, kata Suparman, pihaknya memerlukan layanan produk perbankan dengan sistem teknologi informasi mutakhir.

Mengenai indikasi adanya 'fee bawah tangan' atas realisasi pemindahan Kasda tersebut, Suparman yang dikonfirmasi lewat telepon belum bersedia menjawab. (RB/fzr)