RIAUBOOK.COM - Bupati Kampar Azis Zaenal menghadiri rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2017 yang diselenggarakan di Grand Sahid Sudirman, Kamis (27-7-17).

Rakornas yang ditaja oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri dibuka langsung oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo.

Hadir pula para Menteri serta pimpinan dan lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri. Pada Rakornas VIII TPID kali ini diikuti 489 TPID dari 34 Provinsi dan 455 kabupaten/kota.

Usai mengikuti Rakornas, Bupati Kampar Azis Zaenal menjelaskan tentang hasil rapat dan implementasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar kedepan untuk mengantisipasi inflasi di daerah.

Ia sampaikan, untuk menjaga inflasi di daerah, Presiden menegaskan agar pengeluaran keuangan APBD pemerintah itu jangan selalu setiap tahunnya pada akhir tahun, harus merata, jadi pada awal tahun itu progresnya terus meningkat, sehingga uang itu dapat tersebar ke masyarakat secara merata.

Selanjutnya, dikatakannya, untuk mengantisipasi inflasi daerah diperlukan juga dengan membangun budaya kerja yang efektif, investasi dan ekspor, nah ini sesuai dengan visi dan misi kita yakni 3i infrastruktur, investasi dan industri, yang ketiga, kunci dari penanggulangan inflasi daerah adalah investor dan peningkatan ekspor.

Untuk tahap sekarang, sekarang kita lagi mendatangkan investor sebanyak-banyaknya. Banyak produk-produk unggulan kita di Kabupaten Kampar ini, contohnya saja keripik nangka, nenas, dan masih banyak produk unggulan lainnya.

"Kalau untuk ekspor kita belum, tapi perlahan-lahan kedepannya kita akan mulai memasarkan produk-produk unggulan untuk diekspor, target kita bisa memasarkan di negara-negara Asean, mungkin unuk tahap awalnya kita pasar kan dulu di negara-negara tetangga," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, kesamaan lainnya dengan program pemerintah Kabupaten Kampar yakni investor, kita akan usahakan sebanyak mungkin investor masuk ke daerah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, uangnya pun beredar tentu diharapkan inflasi di daerah pun menurun," ujar Azis.

Terkait masalah perizinan, diharapkannya harus jelas dan transparan, terus perda-perda jangan terlalu banyak. "bukan perdanya yang banyak namun kerjanya yang harus banyak," harapnya.

Ia berharap, berikan informasi kepada masyarakat yang jelas tentang kinerja pemerintah daerah kemudian menyamakan persepsi antara pengusaha dan pemerintah daerah. Kemudian waktunya yang jelas, harganya yang jelas dan oleh siapa untuk siapa semua harus jelas.

Pasokan produksi dan pendistribusian yang baik yang nantinya akan diharapkan mampu meningkatkan Percepatan pertumbuhan ekonomi. "Untuk hal ini dibutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur, produksi juga kita tingkatkan, informasi yang transparan kita berikan, pelayanan juga kita tingkatkan sebaik mungkin," tutupnya. (RB/RI)