RIAUBOOK.COM - Terkait sering terjadinya kecolongan pengawasan dari pihak pelabuhan Buton atas beberapa aksi penyeludupan barang-barang tanpa dokumen, DPRD Siak meminta Pemerintah Kabupaten Siak agar segera memperhatikan dengan serius permasalahan itu.

"Saya menilai, pengawasan di pelabuhan Buton urang optimal dari pihak terkait, terbukti banyak barang-barang gelap tanpa dokumen masuk tanpa ada pengawasan," kata anggota DPRD Siak Muhtarom, saat dihubungi via selulernya, Kamis (27/7/17).

Oleh karenanya kata Muhtarom, pengawasan di pelabuhan ini perlu ditingkatkan supaya aksi penyeludupan dapat di minimalisir.

"Disamping itu, pelabuhan industri KITB juga perlu pengawasan yang jelas. Karena disana juga dilakukan bongkar muat kendaraan baik mobil maupun sepeda motor," kata politikus PKB itu.

Dewan Dapil I tersebut juga mengatakan, sistim pengelolaan pelabuhan tersebut juga harus diperjelas. Pengelolaan dimaksud tentu dalam hal perizinan pihak-pihak yang akan mengunakan fasilitas KITB.

"Dengan jelasnya sistim penglolaan pelabuhan itu, akan nampak retribisinya bagi pemerintah daerah. Namun, kalau tidak diperjelas maka hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," kata anggota DPRD Siak 3 periode itu.

Selain itu, Muhtarom juga meminta kepada Pemkab Siak, agar segera mengurus supaya pelabuhan buton bisa sepenuhnya dikelola oleh Kabupaten Siak.

"Pelabuhan ini potensi penerimaan daerah cukup besar, baik dari sandar kapal, ikla, parkir dan lain-lainya," tutup Muhtarom. (RB/Agus)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau