Kelak, Kita akan menyimpulkan bahwa kompleksitas demokrasi ini memerlukan akumulasi kearifan. Bukan tangan besi atau tirani. Kearifan itu buah dari pengertian dan pemahaman. Kebodohanlah yang melahirkan kepanikan.

Seperti sekarang. Tidak ada niat kita mengganggu pemerintah tapi pemerintah sendiri yang panik sendiri. Gamang dalam semua keputusan.

Dan kepanikan yang terakhir ini paling konyol. Mengkhawatirkan kebebasan yang merupakan prestasi kolektif bangsa kita. Panik dengan media sosial membuat kita setara dengan negara-negara totaliter yang sampai hari ini masih melarangnya. Misalnya soal Telegram.

Saya bingung alasannya apa? Kalau kejahatan, orang jahat ya jahat aja. di mana pun dia berbuat jahat. Apa betul hanya telegram yang dipakai berbuah jahat?

Semua media komunikasi adalah netral. Dipakai orang jahat untuk berbuat jahat. Dipakai Ustad jadi media dakwah.

Katanya ada ajakan bikin bom. Bikin bom itu ilmiah ada dalam buku dan laboratorium kimia. Saya SMP sudah diajar bikin reaksi kimia

Kalau teroris bikin bom bukan buku dan media yang dilarang. Bahan bakunya diperketat. Pembeliannya harus pakai ijin ketat. Bagaimana kalau masalahnya orang menjual komponen peledak pakai e-commerce? Apakah aplikasi toko e-commerce mau dilarang?

Tapi ini semua soal kepanikan akibat ketiadaan pengetahuan yang cukup tentang dunia kita yang makin bebas merdeka. Dengan segala maaf.

Kepanikan pemerintah adalah akar semua ini. Dan itu bersumber dari pengetahuan tentang situasi. Demokrasi kita terancam oleh rendahnya pengetahuan dan kapasitas mengelola keadaan. Waspadalah.

Demokrasi kita dalam bahaya. (RB/yopi)

*Oleh Fahri Hamzah, penulis adalah Wakil Ketua DPR RI

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau