RIAUBOOK.COM - Wacana pemilihan rektor oleh presiden yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo beberapa waktu yang lalu mendapat pertentangan dari berbagai kalangan. Kali ini ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Riau, Padli, S.Pd menolak kebijakan tersebut. Presiden, kata Padli, sebagai jabatan politis. Jadi tidak boleh mengintervensi pemilihan rektor.

"Presiden tidak lebih tahu dari civitas akademika (senat) kampus yang biasa memilih pemimpin mereka," ungkap Padli, menyayangkan wacana yang dilontarkan Tjahjo Kumolo.

Padli tidak bisa membayangkan lagi jika memang presiden ikut campur pemilihan rektor.

"Bisa bahaya kalau rektor sudah dipolitisir untuk kepentingan tertentu terlebih partai masuk secara terbuka di kampus," imbuh Padli seraya mengiyakan partai penguasa (PDI P) terbuka luang masuk di lingkungan kampus.

Jika presiden dan partainya menyusup di kampus, Padli menganggap kampus sudah tidak merdeka dalam berpikir dan tidak tulus mengabdi pada masyarakat.

"Bisa saja kan karena titipan parpol, rektornya harus ini dan itu," sebut Padli dengan mengibaratkan kemungkinan yang terjadi, Senin (5/6/2017).

Padli juga menampik salah satu alasan Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa satu diantara alasan kenapa rektor harus dipilih presiden adalah karena menghindari radikalisasi kampus.

Justru mahasiswa, demikian Padli, pertama, adalah laboratorium intelektual masyarakat pasti bisa membedakan antara radikal dan kedamaian.

Kedua, kalau memang beberapa kampus terindikasi maka Intelijen bisa dimasukkan ke kampus sebagai antisipasi pertumbuhan radikalisme. Apalagi, kata Padli selama ini Intel juga sering masuk kampus.

"Jadi antara alasan dan tindakan yang dibuat Jokowi itu tidak benar alias Jaka sembung dan tak nyambung," ujar Padli yang juga pernah menjadi Ketua BEM Universitas Riau ini. (RB/yopi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau