RIAUBOOK.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyerukan reformasi total Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan daerah sebagai bentuk perbaikan di 'tubuh' lembaga negara itu.

Koordinator FITRA Riau, Usman, mengatakan itu berkaitan dengan penangkapan dua Auditor Utama BPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"INi adalah pukulan telak bagi lembaga auditor negara itu," kata Usman lewat pesan elektronik yang diterima RiauBook.com, Senin (29/5/2017) siang.

Bagaimana tidak, demikian Usman, baru sepekan BPK serahkan LKPP 2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekarang Auditor Utama malah ditangkap KPK.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan ke Presiden pun semakin yakin diragukan keabsahannya karena WTP 'rasa' WDP.

FITRA Menilai

1. Penangkapan auditor BPK ini memecahkan mitos bahwa memang benar ada jual beli WTP. Ataupun permainan dalam proses audit keuangan negara. Dalam kasus E-ktp juga ditemukan auditor yang mendapat aliran dana.

2. Metodologi audit BPK harus dirubah, outputnya bukan asal predikat WTP yang justru menjadi lahan basah korupsi. Tetapi selain menemuka kerugian negara audit PDTT jg perlu audit kinerja dan impact dari anggaran pembangunan.

3. Harus dilakukan reformasi total BPK. Reformasi ini dalam dua hal, pertama perkuat integritas internal auditor dan kedua, bersihkan BPK dari Pimpinan yang berlatar belakang politikus.

Seknas FITRA dan Jaringan Simpul Jaringan di 13 Daerah meminta Presiden harus menjadikan ini sebagai momentum reformasi BPK. Tahun depan akan dipilih 6 Anggota BPK. Revisi syarat anggota bukan parpol dan diseleksi KPK dan BPK menjadi harga mati. (RB/fzr/ist)