RIAUBOOK.COM - Anggota DPRD Kepulauan Meranti dari Fraksi Demokrat Bulan Bintang, Muzamil berharap kepada pemerintah pusat agar menghadirkan program nawacita yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Meranti.

Sejauh ini, masyarakat Meranti masih saja terbelenggu oleh berbagai persoalan mendasar. Mulai dari minimnya sarana dan prasarana umum, demikian juga infrastruktur dasar yang belum terbangun di berbagai kecamatan dan desa-desa yang ada.

"Akibatnya, persentase kemiskinan yang disandang Kepulauan Meranti, hingga saat ini masih menggayut tinggi walau Provinsi Riau relatif kaya dibanding dengan provinsi lain di Indonesia," ungkapnya kepada RIAUBOOK.COM di Selatpanjang Sabtu (06/05/2017).

Muzamil menyebut, kenapa Meranti masih jauh tertinggal hingga saat ini, karena selama ini kepedulian Pemerintah Provinsi Riau apalagi Pemerintah Pusat dirasakan sangat minim untuk Meranti.

Kita bisa lihat sendiri, sejak Meranti mekar menjadi sebuah daerah otonomi baru di Riau, sudah seberapa besar dana pembangunan yang dikucurkan, baik oleh pemerintah provinsi itu sendiri, apalagi dari pemerintah pusat.

Justru daerah yang sudah jauh maju dari Meranti yang mendapat alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Dan anehnya, 3 tahun anggaran APBD belakangan ini, yang bersumber dari dana pusat itupun mengalami pemotongan yang disebut rasionalisasi itu.

"Kebijakan ini sangat memperparah kondisi kehidupan masyarakat Kepulauan Meranti, yang nota bene berada di daerah pesisir dan termasuk sebagai pulau terluar, walaupun dalam retorika politik berbagai kesempatan disebut pusat menjadi pulau terdepan. Nyatanya program menjadikan pulau terdepan hingga saat ini masih belum terlihat," tegas dia.

Akhirnya, masyarakat Meranti bertanya-tanya, dimana program Nawacita yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat miskin Meranti itu. Mengambil kayu dari hutan untuk menopang hidup keluarga saja, harus berhadapan dengan hukum.

Begitu juga kegiatan perdagangan lintas pulau maupun lintas batas, tiga tahun belakangan ini tidak dibenarkan sehingga memaksa para pedagang harus bersusah payah membeli barang kebutuhan pokok rumah tangga itu dari Pulau Jawa.

Dan pada akhirnya, beras, gula, bawang dan berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari tidak dapat terbeli. Sebab harga barang sembako tersebut yang berasal dari Pulau Jawa itu terkesan mencekik leher.

Persoalan kesulitan yang terjadi ini, lanjut Politisi Partai Demokrat itu, akan mengantarkan masyarakat Meranti ke jurang yang paling dalam lagi. Sebab jika ingin berusaha tapi tidak bisa, atau bahkan sulit untuk membangun usaha, lantas apa lagi yang akan dikerjakan masyarakat.

Tentu saja akibatnya akan berdampak luas, terhadap keterbelakangan masyarakat untuk satu generasi mendatang. Dimana anak sekolah akan putus sekolah, rumah tangga akan berantakan, penyakit masyarakat akan marak, pada akhirnya akan terjadi peningkatan angka kejahatan.

Bahkan lebih buruk lagi, para ibu rumah tangga yang kurang beriman, nantinya bisa jadi berprofesi menjual diri.

"Inilah yang kita sangat khawatirkan bisa terjadi di tengah masyarakat, jika kondisi perekonomian di secara makro semakin memburuk. Di sisi lain, gong pemerintah pusat masih akan terus melakukan pemotongan anggaran daerah, tentu hal ini juga akan semakin memaksa masyarakat kembali ke zaman kuda gigit besi," pungkas anggota DPRD yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti itu. (RB/Jos)