RIAUBOOK.COM - Direktur Jendral (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkum HAM, I Wayan Dusak terlihat gugup saat seorang wartawan menanyakan soal pungutan liar yang selama ini terkesan ditutup-tutupi di banyak Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan.

"Kalau tidak kejadian ini (kaburnya ratusan napi dan tahanan di Rutan Sialang Bungkuk) berarti bapak tidak mengetahui adanya pungli," kata wartawan kepada Dusak di Pekanbaru, Sabtu (6/5/2017) sore.

"Saya, saya kan pengelola teknis, jadi untuk pungli adalah soal SDM," kata Dusak, kalimat yang diutarakan terbatah-batah.

Lantas wartawan yang sama kembali bertanya tentang banyaknya keluhan keluarga napi dan tahanan terkait banyaknya oknum petugas rutan yang memang menerapkan tarif setiap kali kunjungan.

"Jadi ini sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu (pungli di rutan)," kata pers.

Dusak menjawab, jika dirinya mengetahui adanya pungli, tentu tidak akan dibiarkan, petugas yang terlibat ditindak.

"Atau diam-diam saja selama ini ya pak," tanya wartawan lagi.

Dusan yang mendapat pertanyaan itu kemudian menganggap pertanyaan tersebut tidak etis. "Pertanyaan anda tidak etis, jadi tidak ada yang tidak ditindak. Pak polisi juga, kalau tahu pasti akan ditindak, kalau ada laporan," katanya.

Intinya, lanjut dia, tidak ada yang bisa lepas di republik ini dari jeratan hukum. "Begitu pak," katanya.

Pungli di rutan dan lapas dikabarkan memang telah menjadi rahasia umum, bahkan untuk di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, banyak keluarga napi dan tahanan yang mengeluhkan hal tersebut.

Beberapa mantan napi yang ditemui juga mengungkap, pungli di rutan sudah di luar batas kewajaran. "Mulai dari pintu masuk, keluarga sudah dimintai uang, begitu di dalam mau menelpon, juga ngasih uang, mau apa saja intinya bisa asalkan uang," katanya.

Sebelumnya, berkaitan dengan peristiwa kerusuhan Rutan Sialang Bungkuk, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sugeng, telah resmi dicopot.

Ia dianggap lalai dalam menjalan tugas hingga menyebabkan sebanyak 447 narapidana (napi) dan tahanan kabur.

"Sudah diganti (Karutan Pekanbaru), penggantinya belum," kata Direktur Jendral (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkum HAM, I Wayan Dusak. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau