RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau diharapkan membentuk tim khusus untuk melakukan optimalisasi pencapaian realisasi dana-dana transfer seperti DAU, DAK, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Demikian salah satu poin penting yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau dalam penyampaian hasil kerja Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau tahun anggaran (TA) 2016 pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Riau, Kamis (20/4/2017).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati didampingi wakil ketua Mahara Manurung, Noviwaldy Jusman. Dari eksekutif langsung dihadiri Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman.

Hasil laporan dan rekomendasi Pansus dibacakan juru bicaranya HM Arpah. Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Riau diharapkan mengkaji kebijakan-kebijakan​ yang merugikan pemasukan keuangan daerah di berbagai bidang terutama pendapatan daerah berasal dari DBH.

"Mengoptimalkan semua penagihan piutang pemerintah dari pihak ketiga, melaksanakan Perda,pergub yang tidak atau belum dijalankan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Lalu, melakukan perencanaan lebih maksimal dengan mengintegrasikan OPD terkait, sehingga mampu melakukan antisipasi terhadap APBD Riau secara keseluruhan, guna mengantisipasi pembayaran hutang ke pihak ketiga bisa lebih baik. Sehingga tidak terjadi rasionalisasi yang nilainya cukup signifikan di tengah jalannya APBD murni ataupun APBD perubahan.

Untuk perbelanjaan, pansus meminta agar pemerintah lebih memperhatikan bidang pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pada dinas pendidikan dan kebudayaan. Karena terlalu banyak program dan kegiatan SKPD tidak menyentuh kepada tiga hal pokok yang akan menaikkan APK dan APM di Riau.

Tiga hal itu adalah sekolah, guru dan murid. Di bidang kesehatan diminta memaksimalkan realisasi program dan kegiatan yang hubungan langsung dengan masyarakat miskin. Khususnya memperhatikan dan memperbaiki kinerja di RSUD Petaka Bumi. Urusan wajib pansus meminta agar kepala daerah agar mengurangi program dan kegiatan di dinas Pemuda dan Olahraga yang bau serimonial.

Untuk semua OPD pansus meminta agar dikuranginya belanja tentang monitoring, biaya perjalanan dinas, pengadaan jasa, serta perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan kegiatan-kegiatan serimonial.

Bagi OPD yang serapan anggarannya di bawah 90% , agar memberikan pertanggungjawaban tertulis. Serta melakukan penyegaran kepada pejabat di OPD yang tidak mampu mencapai realisasi anggaran minimal 90% dari target yang direncanakan.

Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, diminta lebih cermat melakukan penganggaran agar visi dan misi tercermin dalam APBD. Serta dapat lebih terintegrasi antar OPD.

"Sehingga program dan kegiatan yang sifatnya sama tidak terlalu berbeda pada besaran anggarannya," tukasnya. Pendistribusian APBD dilakukan secara profesional dan tepat sasaran serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Tim pansus menilai pencapaian visi khususnya misi pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016, masih jauh dari target yang diinginkan. Untuk itu pansus mengharapkan Pemerintah Provinsi Riau dengan sungguh-sungguh melakukan penyempurnaan LKPj Kepala Daerah 2016, sekaligus melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi.

Menyikapi hal itu Gubri Arsyadjuliandi Rachman berjanji hasil kerja Pansus DPRD Riau ini akan dijadikan bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut.

"Kami akan memperhatikan rekomendasi anggota dewan dan akan kami jadikan bahan dan pedoman untuk menyusun pembangunan di masa yang akan datang," ujar Gubri.

Ia berharap, ke depan dapat meningkatkan kerjasama yang baik yang selama ini sudah terbangun untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan khususnya pada tahun anggaran 2017 baik kepada jajaran Pimpinan dan anggota dewan, tutup Gubri.

Sementara Ketua DPRD Riau Septina mengatakan, setelah dibahas oleh Pansus dan sesuai tahapan tahapan mekanisme yang diatur dalam tata tertib dewan LKPJ kepala daerah tahun 2016, dapat diterima dan disetujui serta penetapan rekomendasi DPRD provinsi Riau melalui rapat paripurna.

Dikatakan, sesuai tata tertib DPRD ayat 3 berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat teesebut DPRD menetapkan keputusan ayat 52 putusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Oleh karena itu sambung Septina, DPRD Riau akan menyerahkan rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2016 kepada Gubernur. (RB/Banana/REC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau