RIAUBOOK.COM - Masyarakat Peduli BPJS (MP BPJS) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Masyarakat Peduli BPJS Sumbar Riau Kepri di Hotel La Diva, Pekanbaru, Kamis (30/3/2017).

Dalam Rakor tersebut setidaknya ada 7 pokok-pokok pikiran untuk eksternal yang berhasil dihasilkan yang dinilai penting untuk BPJS itu sendiri.

Ini dikatakan oleh Albion Zikra, Korwil MP BPJS Sumbar Riau Kepri ketika ditemui di Pekanbaru, Kamis (30/3/2017) usai acara Rakor tersebut.

"Ada beberapa pokok-pokok pikiran yang dihasilkan, landasan kita adalah UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS," kata Albion Zikra.

Ketujuh pokok-pokok pikiran tersebut yaitu pertama, mengusulkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan kerjasama peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersama MP BPJS Wilayah Sumbar-Riau-Kepri melalui program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dan Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran).

Kedua, mengimbau kepada seluruh kepala daerah propinsi, kabupaten/kota se Sumbar, Riau dan Kepri untuk segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPJS Kesehatan guna perbaikan fasilitas dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di daerahnya, mengurangi defisit keuangan (mismatch) dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, dan pencapaian target kepesertaan BPJS Kesehatan hingga mencapai seluruh warga negara Indonesia dengan sosialisasi kesadaran pentingnya jaminan sosial melalui perlibatan partisipasi masyarakat.

Ketiga, menghimbau kepada seluruh kepala daerah propinsi, kabupaten/kota se Sumbar, Riau dan Kepri untuk segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan guna meminimalisir tunggakan iuran pemda dan perusahaan di daerah kepada BPJS Kesehatan dan tunggakan iuran perusahaan di daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan, serta menindak tegas perusahaan-perusahaan di daerah yang belum mendaftarkan pekerjanya. Hal ini dengan pemberian sanksi tegas terhadap perusahaan tersebut yakni berupa sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik terkait ijin usaha, mengikuti proses lelang dan lainnya.

Keempat, mendesak pemerintah untuk menyusun/merevisi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial bagi buruh migran dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Kelima, perlu dilakukan Evaluasi dan Publikasi Catatan Kritis Kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan guna perbaikan kinerjanya di masa yang akan datang kepada Presiden, DPR RI, DJSN RI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan kementerian terkait serta Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota se Sumbar, Riau dan Kepri.

Keenam, mendesak pemerintah untuk mencabut PP No. 70 tahun 2015 tentang jaminan sosial untuk aparatur sipil negara melalui PT Taspen yang dinilai telah bertentangan dengan UU BPJS, UU SJSN dan UU ASN. Sebagaimana amanah UU BPJS ditegaskan bahwa pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) adalah kewenangan dari BPJS ketenagakerjaan bukan PT Taspen. Mustinya pemerintah sudah harus menyiapkan penggabungan jaminan pensiun PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS ketenagakerjaan paling lambat 2029, bukan melakukan blunder politik dengan menerbitkan PP No. 70 tahun 2015. UU BPJS dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial di Indonesia hanya dilakukan oleh dua lembaga BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dan terakhir, menolak Rancangan Peraturan Pemerintah-Bukan Aparatur Sipil Negara (RPP BASN) yang bertujuan untuk mengelola perlindungan terhadap para pekerja honorer-non-ASN di lingkungan kementerian dan penyelenggara negara saat ini sedang diajukan untuk dapat diproses menjadi sebuah PP baru. Sebab RPP dimaksud pun telah menabrak UU BPJS, UU SJSN. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau