RIAUBOOK.COM - Dalam pembukaan Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau tahun 2017, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman MBA meminta persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Riau untuk terus mengembangkan kiprahnya hingga kelompok masyarakat akar rumput. Hal tersebut disampaikan di ruangan Serindit Gedung Daerah Jl. Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Jum'at (17/3/2017).

"Saat ini pemerintah provinsi Riau terus mengembangkan program di berbagai sektor seperti keagamaan, perikanan dan kelautan, sarana jalan dan pariwisata. Untuk mencapai pelaksanaan program itu, pemerintah membutuhkan peran organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah sebagai salah satu pilar pembangunan," ungkap Gubernur Riau.

Kegiatan yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau itu, dihadiri oleh ketua PP Muhammadiyah Dr Goodwell Zubir, Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jamaluddin SH MH, Kanwil BPN Riau, Muspimda Riau, Tokoh Masyarakat Riau Saleh Djasit dan Azlaini Agus. Jajaran PW Muhammadiyah Riau, PD Muhammadiyah seriau serta ratusan undangan dan warga Muhammadiyah peserta musyawarah turut meramaikan perhelatan ini.

Ketua PW Muhammadiyah Riau Drs H Wan Abu Bakar MS MSi menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Riau.

Wan juga mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat diantaranya karena masalah kemiskinan ekonomi dan aqidah.

"Untuk persoalan kemiskinan ekonomi dan aqidah Muhammadiyah Riau juga siap berperan. Bahkan dalam hal pengembangan pendidikan langkah konkret Muhammadiyah terlihat dari berkembangnya sekolah-sekolah Muhammadiyah hingga perguruan tinggi," imbuh Mantan Gubernur Riau ini.

"Untuk pendidikan tinggi, saat ini Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) dengan 7 fakultas dan 17 program studinya siap bersaing karena saat ini telah mengantongi akreditasi B dari BAN-PT. Selain itu, saat ini UMRI juga sedang mengajukan pendirian Fakultas Kedokteran" ujar Wan lagi berapi-api.

Wan juga menekankan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang telah mempersiapkan diri dengan segala kelengkapan administrasinya dari pusat hingga daerah, sehingga tidak diperlukan lagi untuk mendaftar. Pernyataan Wan tersebut didasarkan atas Surat Edaran Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum dan kementrian Dalam Negri nomor 220/2274/Polpum, tanggal 30 Juni 2016 tentang penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

"Mengingat hal itu, sebagai organisasi yang dinyatakan berbadan hukum oleh pemerintah, maka Muhammadiyah berhak mendapatkan dana hibah. Untuk itu saya berharap kepada bapak pemerintah Provinsi Riau dapat menganggarkan dana untuk Muhammadiyah" Tutup Wan.

Sementara itu ketua PP Muhammadiyah Dr Goodweil Zubir mengatakan bahwa pada level pusat, Muhammadiyah selama ini selalu menjadi mitra pemerintah untuk turut serta berpartipasi dalam pembangunan. Demikian juga halnya dengan Muhammadiyah yang ada di wilayah dapat berperan menyukseskan pembangunan daerah berdasarkan program hasil Muktamar. Goodwell juga mengatakan bahwa musyawarah pimpinan wilayah bukan menyususun program tetapi menyesuaikan program.

Dalam pembukaan musyawarah ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara PW Muhammadiyah Riau dengan Kanwil BPN tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah Persyarikatan Muhammadiyah. Acara kemudian dilanjutkan dengan ceramah pengarahan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Dirjen PA Kemen ATR) RI, Jamaluddin SH MH.

Untuk selanjutnya, kegiatan ini akan dilanjutkan di aula UMRI Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 88 Sukajadi Pekanbaru hingga Ahad (19/03/2017). Musyawarah ini akan diikuti lebih dari seratus orang peserta yang terdiri dari PW Muhammadiyah Riau, PW 'Aisyiah, PW Pemuda Muhammadiyah, PW Nasyiatul 'Aisyiyah, DPW IMM, PW IPM, Pimwil Tapak Suci, Kwarwilh Gerakan Kepanduan Hisbul Wathan, PD Muhammadiyah se Riau serta Majelis dan lembaga tingkat PMW Riau. (RB/RLS)