Riaubook - Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Riau, dari Komisi Satu, Abdullah meminta kepada pihak sekolah untuk tidak lagi melakukan pungutan-pungutan tambahan yang bersifat liar atau pungli.

Hal ini disampaikannya terkait makin dekatnya waktu lulusan bagi siswa kelas tiga baik ituSD, SMP maupun SMA, Jumat (10/03/2017) di Gedung DPRD Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

Dengan dalih perpisahan pihak sekolah dan komite melalui Organisasi Sekolah Intra Siswa (Osis) melaksanakan perpisahan dengan membebankan anggaran kepada pihak orang tua siswa.

"Kita minta tidak ada lagi pungli, karena sudah ada tim saber pungli, yang setiap saat memantau. Jangan sampai ada masalah, nanti menyesal," kata Abdullah.

Menurut Abdullah, bila ada kegiatan seperti itu dikordinasikan dengan pihak Disdik, sehingga jelas masalahnya. "Jangan sudah ada masalah, baru disampaikan. Jelas ini akan membuat kita semua direpotkan," ujar Abdullah lagi.

Nantinya DPRD akan melakukan monitoring terhadap seluruh sekolah, sehingga pengawasan dapat lebih optimal.

"Namun Disdik juga harus melakukan pengawaan dan sosialisasi terhadap Kepala Sekolah, agar jangan ada yang tersandung masalah hukum," kata dia kembali.

Hampir setiap tahun apabila sudah memasuki musim kelulusan, para orang tua resah dengan segala macam pungutan berkedok Osis dan Komite.

"Bisa melakukan hal tersebut namun bentuknya tidak pungutan tapi sumbangan yang tidak memaksa. Bila orang tua mampu silahkan, tapi bila tidak mampu jangan ada pemaksaan. Itu pungli namanya," tutup Abdullah, Anggota DPRD Pelalawan ini yang dikenal cukup kritis terutama di bidang pendidikan menjadi pengawasannya. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau