Riaubook - Akibat sudah melebihi dari yang dibutuhkan ratusan tenaga honorer yang ikut dalam serah terima pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, mulai terlihat cemas.

Hal ini dipicu pernyataan Kabid Pembinaan SMA dan SMK Disdik Pemprov Riau Yepri Nelvin, Selasa (31/01/2017), saat dikonfirmasi awak media seusai acara yang menyebutkan bahwa seluruh tenaga honorer akan diverifikasi lalu diadakan pemetaan untuk memastikan kebutuhan terhadap Kabupaten tersebut.

Untuk Kabupaten Palawan sendiri dari 23 SMA dan SMK Negeri, tenaga pendidik dari PNS mencapai 430 orang dan tenaga honorer 413 orang.

"Terindikasi sudah berlebih. Makanya tenaga honorer, akan kita lakukan pemetaan sesuai kebutuhan sekaligus juga melakukan verifikasi SK pengangkatan, sehingga tidak ada indikasi tenaga honorer yang muncul belakangan alias mendadak," kata Yepri Nelvin.

Jadi kita tidak hanya pengalihan kewenangan pengelolaan bangunan fisik sekolah saja, ujar Yepri, seraya menambahkan bahwa tenaga PNS maupun Honorer juga termasuk didalamnya.

Terkait Kepala Sekolah lanjut Yepri lagi, Dinas Pendidikan provinsi sudah mengirimkan data kepada Gubri untuk sesegera mungkin dikeluarkan SK penetapannya.

"Tidak ada pengecualian baik kepala sekolah negeri yang definitif maupun Plh semua sudah kita sampaikan untuk di SK penetapannya, namun tidak tertutup kemungkinan bagi Plh bisa saja terjadi perobahan," kata Yepri Nelvin.

Saat Bupati Pelalawan HM Harris di tanyakan awak media prihal, apabila nanti hasil pemetaan dan verifikasi akan banyak tenaga honorer yang dirumahkan, menyebutkan bahwa hal itu sudah menjadi kebijakan Pemprov Riau.

"Walaupun kewenangan pengelolanya beralih ke provinsi, pembinaannya dan kerjasama, tetap akan kordinasi. Ini dunia pendidikan kita," kata Bupati Harris. [RB/ton]

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau