Riaubook - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci melakukan Kesepakatan untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, bertempat di ruangan rapat Kajari, Senin (09/01/2017).

Dalam kesepakatan tersebut pihak Kejaksaan akan menjadi Pengacara DPRD untuk Tindak Pidana Perdata dan Sengketa di Tata Usaha Negara.

Kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani Tety Syam selaku Kajari Pangkalan Kerinci dengan Ketua DRRD Nasarudin disaksikan seluruh Kasie dari jajaran Kejaksaan serta beberapa anggota DPRD Pelalawan.

"Disini saya tegaskan bahwa kita (Kejari,reds) hanya akan menjadi pengacara mereka dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk Pidana Umum maupun Tipikor kita tidak ada kesepakatan dengan mereka," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, Tety Syam.

Dan diakui oleh Kajari Tety Syam bahwa Kejaksaan sebenarnya adalah Pengacara Negara, sehingga diduga MoU yang dilakukan sepertinya ada unsur lain, untuk hal ini Kejari Tety Syam membantah dengan tegas.

"Kita hanya jalin MoU ini terkait permintaan bantuan hukum oleh mereka, agar tidak tersandung kasus hukum, selebihnya bila salah ya kita usut," kata Tety Syam.

"Jadi jangan ada, tanda kutip," ujar Tety Syam, dugaan yang yang meragukan Kejaksaan dalam MoU ini.

"Kita hanya akan memberikan bantuan hukum secara lembaga, bukan perorangan dan itu juga untuk Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara," tutup Tety Syam. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau