Riau Book - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dijadikan payung hukum dalam menaikkan tarif beberapa produk pelayanan di sektor kepolisian seperti STNK-BPKB.

Pemerintah menetapkan biaya penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. Ha ini pun dinilai memberatkan masyarakat.

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, alasan inflasi untuk menaikkan tarif, sebagaimana alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani menurutnya kurang tepat.

Karena, STNK, BPKB adalah bukan produk jasa komersial tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi.

"Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefid. Atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN," ujar Tulus dalam keteranganya, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Tulus pun menilai, bahwa kenaikan itu juga kurang relevan tanpa proses reformasi di sisi pelayanannya. Sampai saat ini, proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB masih sering dikeluhkan publik lantaran memakan waktu lama, dan bahkan ada alasan stok blankonya masih kosong.

"Kenaikan itu harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan saat proses pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB tersebut," jelasnya.

Kenaikan tarif, menurutnya, harusnya juga seiring dengan reformasi pelayanan angkutan umum di seluruh Indonesia. Dengan begitu, bada asumsi bahwa kenaikan tarif juga sebagai bentuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong migrasi ke angkutan umum. (OJIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau