Riau Book - Pemerintah diminta berfikir ulang menerapkan sejumlah kebijakan menaikan tarif sejumlah komoditas pokok masyarakat, seperti tarif dasar listrik, tarif bahan bakar minyak (BBM), serta biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Menilik kebijakan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa prihatin, terlebih ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit. Kebijakan tersebut pun diprotes karena memberatkan masyarakat.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kembali mengingatkan pemerintah untuk mengurungkan niat untuk menaikan tarif sejumlah komoditas publik saat ini.

Menurut Agus, jika pemerintah ngotot menerapkan kebijakan terabut, justru akan sangat menyusahkan kehidupan masyarakat.

"Karena masyarakat mengalami beban ekonomi yang cukup berat, cabai rawit saja sampai Rp100 ribu," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Dampak dari kenaikan sejumlah harga komoditas itu, kata Agus, akan berakibat terhadap melemahnya daya beli masyarakat. Dampak ini juga dinilai berpengaruh langsung pada maayarakat kelas menengah ke bawah.

"Jadi kesulitan semakin tinggi," ucapnya.

Selain itu Agus juga menjelaskan, kenaikan tarif tersebut, juga berdampak pada perusahaan dan pabrik di Indonesia. Perusahaan dan pabrik akan mengalami kesulitan dalam pemasaran, karena masyarakat tidak mampu mengonsumsi produk dalam negeri.

"‎Lama-lama perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Kalau bangkrut akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperkeruh keadaan," pungkas Agus. (OJIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau