Riau Book - Kendala utama yang dihadapi saat upaya pemadaman api di lahan terbakar adalah ketersediaan air yang terbatas sehingga dibutuhkan sumur-sumur sintetis untuk kelancaran petugas di lapangan, kata Bupati Kampar Provinsi Riau Jefry Noer.

"Sejak Riau dan khususnya Kampar ditetapkan menjadi darurat asap, pemerintah daerah bersama aparat TNI/Polri terus bersiaga dan bekerja secara maksimal untuk melakukan pemadaman titik kebakaran lahan gambut," kata Jefry Noer saat rapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman pada Rapat Kordinasi Penanganan Asap Akibat Kebakaran Lahan di Provinsi Riau tahun 2015 yang dilaksanakan di Ruang Melati Gedung Daerah Riau, Jumat (18/9/2015).

Jefry menambahkan, untuk pemadaman di wilayah titik api seperti di Desa Rimbo Pajang, Kecamatan Tambang, Kampar, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti sulitnya mendapatkan air di lokasi pemadaman dan akhirnya air didatangkan dari tempat yang cukup jauh.

Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan upaya khusus salah satunya membangun sumur buatan atau sumur sintetis sebagai sumber air di lokasi yang rawan terjadi kebakaran lahan.

"Kami sangat berharap kepada Plt Gubernur Riau agar bisa menjembatani pada perusahaan besar di Riau untuk dapat membuatkan sumur sintetis di titik-titik yang rawan terbakar, mana perusahaan-perusahaan itu. Ini sangat penting agar memudahkan tim melakukan pemadaman, serta juga meminta penyediaan peralatan yang bisa mempercepat proses pemadaman tersebut," katanya.

Jefry juga meminta petunjuk kepada Plt Gubernur Riau tentang rencana daerah kabu[aten untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan tidur milik masyarakat yang kerap kali terbakar, namun mereka tidak mau bertanggung jawab atas bencana asap yang ditimbulkan walaupun telah diberikan peringatan berkali-kali oleh para Kepala Desa.

"Kampar akan membuat Perda tentang lahan tidur, jika tidak diolah oleh pemiliknya selama dua tahun berturut-turut, maka kepemilikannya akan jatuh ke tangan pemda. Namun untuk pelaksanaanya kami juga akan merujuk kepada Undang-undang Badan Pertanahan Nasional yang berlaku," kata Jefry.

Pada kesempatan itu, Jefry juga meminta penegasan kembali dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap masyarakat tentang berapa sebenarnya ukuran lahan yang boleh dibakar untuk pembersihkan lahan.

"Itu juga penting agar mereka jadi tahu dan tidak lagi sembarangan membakar lahan milik mereka, untuk meminimalisasi terjadinya dampak kabut asap yang selama ini melanda Riau," katanya.

Menanggapi pernyataan Jefry, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan akan mempertimbangkannya.

"Sumur sintetis, itu penting untuk dilaksanakan sebagai upaya antisipasi kedepan," katanya. (fzr/ant)