Riau Book - Dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yakni Vertikal Account (VA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Herwanisitas nilai ini sangat merugikan masyarakat.

Sekertaris Komisi IV DPRD Inhil ini katakan kalau yang mendaftar itu satu keluarga harus bayar merata atau tidak bisa bayar parsial (perorangan, red) tetapi harus dibayar secara kolektif, ini sangat tampak mengejar keuntungan.

"Ini nampak kali itung-itung ekonomi kapitalis, sementara ini kan lembaga-lembaga non profit atau tidak mengedepan keuntungan," ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil.

Yang lebih disesalkan Sitas, BPJS merupakan lembaga yang disubsidi oleh pemerintah, dan menurutnya kenapa masih mengejar hitungan untung.

"Yang kita kesalkan, mereka (BPJS, red) sudah mendapatkan subsidi dan kebijakannya juga condong mencari untung," ujarnya.

Kalau seperti ini, Sitas sebutkan ia khawatir ketakutan masyarakat nantinya untuk bergabung, dan memilih untuk tidak mau tahu tentang BPJS.

"Kita tidak jamin bahwa BPJS di Inhil ini bisa sukses jalannya, kalau tidak dipikirkan hal ini," sebutnya.

Memang, lanjut Sitas, seharusnya kami bagian dari pemerintah harus mendorong masyarakat semua harus bergabung ke BPJS, tapi kalau seperti ini kan kami harus perhatikan juga kemampuan masyarakat. (RB/Hab).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau