RiauBook - Mencermati persoalan transportasi baru-baru ini, antara transportasi konvensional dan transportasi berbasis online, dibutuhkan jalan keluar terbaik.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Sadarestuwati mengatakan, diperlukan regulasi yang mengatur transportasi berbasis online. Hal itu, dikarenakan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengaturnya lantaran cepatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih.

"Perlu diketahui UU Nomor 22 dulu disusun belum ada transportasi berbasis online, UU ini tak mengatur jenis ini, tapi teknologi ini tumbuh begitu cepat," ujar Estu sapaan akrab dari Sadarestuwati dalam keterangan persnya di Ruang Rapat Fraksi PDIP, DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Menurut Estu, pemerintah harus cepat membuat terobosan hukum untuk memberikan payung hukum sebagai jalan keluar masalah ini. "Pemerintah melalui Menterinya bisa mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur masalah ini. Karena kalau menununggu revisi UU memakan waktu yang cukup lama," terangnya.

Dijelaskan Estu, Kedua Menteri (Kementerian Perhubungan dan Kemenkiminfo) harus duduk bersama untuk merumuskan jalan keluar, sehingga bisa lahir produk Peraturan Menteri. Hal tersebut, guna memberi kepastian hukum.

Estu pun menegaskan, untuk menyempurnakan regulasi ke depan dalam mengatur transportasi berbasis online, pihaknya akan menginisiasi atas wacana revisi UU Nomor 22 Tahun 2009.

"Komisi V akan menginisiasi atas perubahan tersebut, dan khususnya PDIP akan siap menginisiasi," pungkas Estu. JIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau