RiauBook - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) terkait masalah kisruh periodesasi pimpinan dengan merevisi tata tertib DPD.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menyatakan berdasar dari putusan rapat pimpinan DPD akan meminta fatwa MA terkait apa yang menjadi polemik di DPD saat ini.

"Fatwa ke MA jelas apakah benar bertentangan atau tidak bertentangan. Kami bukan ahli hukum, kita undang pakar hukum yang membela DPD mengatakan bertentangan," ucapnya di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Dia juga mengatakan laporan kinerja berbeda dengan pertanggungjawaban, berbeda pula dengan rezim reformasi. Menuruntya, masa kerja pimpinan, dipilih  pada 1 oktober secara demokratis untuk masa kerja 2014-2019 kemudian dikeluarkan keputusannya ditandangani dan disumpah oleh ketua MA.

"Kata ahli hukum itu memang sekali jalan, jadi tidak berlaku sekarang kalau disetujui. Kita gak mau menadatangi sesuatu yang bertentangan. Memang sudah keputusan, tapi keputusan itu bunyinya apa. Keputusan waktu itu mengatakan kalau ada dua kelompok, kita voting, kalau memang bertentangan dengan UU kita harus tinjau kembali," ungkapnya.

Farouk menyatakan jika fatwa MA tersebut membolehkan periodesasi 2,5 tahun maka mesti dijalankan fatwanya. "Walaupun fatwa kita harus patuh supaya terbiasa jangan membuat aturan yang melanggar UU. ini tidak bisa dijadikan kebiasaan. Kita akan ajukan dalam waktu dekat," JIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau