Riau Book - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak mempunyai koordinasi yang baik dalam menghadapi polemik keberadaan transportasi berbasis aplikasi. Akibatnya, hingga kini pemerintah belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi polemik ini.

"Ada bolong koordinasi di kelembagaan, (perkembangan teknologi) tidak diantisipasi. Pak Jokowi temannya Mark Zuckerberg (pendiri Facebook), katanya begitu, kemudian dia ngacung jempol buat aplikasi, buat Go-Jek, dan lain-lain. Tetapi, pejabat teknisnya tidak paham teknologi bahwa ini konsekuensinya panjang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Fahri menilai, ketidakkompakan dalam kabinet bisa dilihat dari sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang saling melempar tanggung jawab.

Jonan sempat meminta Menkominfo untuk menutup aplikasi Uber dan Grab Car. Namun, Rudiantara tidak bersedia menutup aplikasi itu. (Baca: Menhub Minta Menkominfo Blokir Aplikasi Uber dan Grab)

Fahri meminta Menkominfo, Menhub, bersama Dirjen Pajak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik menghadapi masalah ini.

"Kalau enggak, ya seperti sekarang, saling menyalahkan," kata dia.

Fahri menilai, Uber dan Grab Car tidak perlu ditutup karena perkembangan teknologi tidak bisa dihindari.

Namun, yang terpenting, taksi berbasis aplikasi maupun taksi konvensional harus mendapatkan perlakuan yang sama.

"Dirjen Pajak juga harus tahu dia bagaimana memajak bisnis transportasi model online begini. Jadi sekali lagi, pemerintah harus mencari jalan keluar bersama. Kalau tidak, ini bisa menjadi bom waktu," ucap Fahri.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno berharap semua pihak untuk menahan diri menyikapi polemik transportasi berbasis aplikasi di Indonesia..

Istana sudah meminta tiga pihak, yakni Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menkominfo Rudiantara, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok duduk bersama untuk membahas dan mencari solusi. (kpc)