Riau Book - Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengaku senang dan mendukung Presiden Joko Widodo melanjutkan proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON), Bukit Hambalang, Bogor.

"Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yg belum selesai," kata SBY dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono.

SBY mengatakan, alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang yang disebut Jokowi "mangkrak", sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Menpora Roy Suryo (waktu itu) berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran "ditahan" DPR & KPK tak izinkan," kata SBY.

Roy Suryo sebelumnya keberatan jika proyek Hambalang disebut mangkrak atau "sisa-sisa peninggalan" pemerintahan SBY.

Saat menggantikan posisi Andi Mallarangeng pada 2013 lalu, Roy mengaku sempat ingin melanjutkan proyek tersebut.

"Tapi ada keputusan dari Komisi X DPR RI dan diperkuat dengan larangan dari KPK yang tidak memperbolehkan pelanjutan proyek Hambalang karena memang dalam proses hukum," ujar Roy melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (19/3/2016).

Karena masih dalam masalah hukum tersebut, kata Roy, maka pemerintah RI memutuskan tak melanjutkan pembangunan.

Sementara itu, KPK tidak mempersoalkan jika pemerintah berencana melanjutkan proyek Hambalang.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, pembangunan di kawasan tersebut tidak mengganggu proses hukum yang sedang ditangani KPK.

"Bangunan Hambalang tidak dalam status penyitaan oleh KPK," kata Basaria melalui pesan singkat, Senin (21/3/2016).

Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga hal setelah melakukan kunjungan ke lokasi proyek wisma atlet Hambalang, pada Jumat (18/3/2016) pekan lalu.

Jokowi menekankan, pemerintah ingin menyelamatkan proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena merupakan aset negara.

Ada tahap-tahap yang akan dilakukan demi upaya penyelamatan aset itu.

Pertama, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

"Kedua, Presiden akan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang itu sendiri," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Istana, Senin (21/3/2016).

Ketiga, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari sisi hukum. (kpc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau