Riau Book - Kita sebagai mahasiswa yang mengambil ilmu sosial, terkhususnya pariwisata yang merupakan ilmu yang tergolong baru di Indonesia, seringkali dihadapkan pada cemoohan berbagai pihak. Banyak yang mengatakan bahwa ilmu sosial itu ilmu mudah, karena tidak harus banyak menghitung ataupun menghapal rumus. Pengalaman saya sendiri, ketika lulus SMA dan saya mengatakan bahwa saya mengambil jurusan Bahasa Inggris Pariwisata, guru saya langsung tersentak kaget, seakan mau mengatakan. "Oh god! Why U NO ambil jurusan lain aja?".

Itu mungkin sekelumit cerita mengenai tekanan menjadi mahasiswa ilmu sosial seperti kita. Anggapan bahwa ilmu sosial itu mudah memang tidak sepenuhnya salah, terutama jika yang mengatakan adalah mahasiswa yang mengambil ilmu sains. Kita memang tidak pernah dihadapkan pada angka yang begitu rumit (jika dibandingkan dengan ilmu sains) dan juga rumus-rumus yang menjelimet (sekali lagi, jika dibandingkan dengan ilmu sains).

Namun, tak sepatutnya lalu kita berkecil hati dan merendah diri gara-gara anggapan tersebut. Jika ada pertanyaan, "Ketika teman-teman masih SD, mana yang membuat orang tua kita lebih terkesan, mendapat nilai ulangan bagus atau setiap makan membaca doa?". Tentu mayoritas akan mengatakan bahwa nilai ulangan-lah yang lebih membanggakan orang tua. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena PARADIGMA atau bahasa mudahnya, anggapan.

Mulai sejak revolusi industri menjangkiti Eropa hingga sekarang, paradigma kuantitas selalu diutamakan. Manusia lebih menghargai segala sesuatu yang bisa dihitung ketimbang dirasa. Bahkan institusi pendidikan pun yang katanya "mendidik", tak lepas dari paradigma ini. Sebut saja ketika Ujian Nasional SMA. Bagaimana "usaha" sekolah agar murid-muridnya bisa lulus? Begitukah sistemnya? Angka mengubah cara mendidik yang dulu ketika SD kita belajar caranya jujur, lalu kemudian ketika SMA kita belajar untuk lulus dengan segala cara, walaupun tidak jujur?

Nah, ternyata permasalahan angka ini juga terjadi di semua sektor yang ada. Bisnis, politik bahkan pariwisata. Orientasi pembangunan pariwisata yang dulu lebih mengutamakan pada faktor terukur seperti devisa, pendapatan masyarakat lokal dan jumlah wisatawan telah sedikit demi sedikit merusak pariwisata itu sendiri. Banyaknya pelacuran, premanisme dan apatisme yang dilakukan oleh masyarakat lokal merupakan suatu bentuk kesalahan dalam perencanaan di masa lalu.

Memang benar, faktor ekonomi dan jumlah wisatawan dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu daya tarik wisata. Namun, jika perencanaannya tidak mengikutsertakan faktor tak terukur seperti aturan adat, hubungan sosial masyarakat dan ketentraman masyarakat, maka cepat atau lambat, pariwisata kita akan terpuruk karena menjadi tempat yang indah tapi tidak nyaman ditinggali.

Nah, oleh karena inilah kita diperlukan. Kita memang tidak berkutat pada hitung-hitungan yang rumit, kita tidak pernah berhadapan dengan rumus-rumus menjengkelkan. Tapi, kita dihadapkan pada sebuah masalah yang berat, yaitu mengelola pariwisata Indonesia yang secara geografis sangat luas, secara demografis sangat banyak, dan secara sosiologis sangat beragam.

Pertanyaannya, "Siapkah kita menghadapi 20 juta wisman dan 275 juta pergerakan wisata nusantara?". Secara kuantitatif kita siap, bagaimana secara kualitatif-nya?

(sumber : studipariwisata.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau