Riau Book - Daerah perkotaan merupakan daerah yang "tidak ada matinya". Semua hal ada di kota, mulai dari layanan publik kualitas tinggi, pusat pemerintahan, sekolah bertaraf internasional, institusi perguruan tinggi, perkantoran, pusat perbelanjaan dan semua hal yang lebih dari pada di daerah pedesaan terdapat di kota.

Tak mengheranan jika daerah perkotaan menjadi incaran setiap orang di negeri ini untuk mencari penghidupan karena berbagai peluang usaha maupun pekerjaan yang tersedia. Namun, berbanding lurus dengan jumlah orang yang berhasil menjadi kaya dengan ber-urbanisasi ke kota, jumlah yang gagal menghidupi diri secara layak alias menjadi miskin juga semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang diterbitkan pada 2 Januari 2014 lalu, selama periode Maret—September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,30 juta orang (dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013). Mereka yang kemudian masih ingin menghidupi diri dan keluarga lantas mencari upaya untuk mendapatkan penghasilan. Salah satu yang paling nge-tren adalah dengan berdagang kaki lima.

Namun, tak selamanya niat baik berbalas kebaikan juga. Pemerintah tidak menyukai kehadiran pedagang kaki lima yang memang hanya berjarak lima kaki dari badan jalan ini. Selain mengganggu ketertiban lalu-lintas, ada kesan "kumuh" yang tercipta dari hadirnya para pedagang kaki lima tersebut. Berdasarkan pengamatan saya, solusi yang paling mutkhir dari pemerintah adalah dengan merampas gerobak dan dagangan mereka. Alih-alih telah memperingatkan terlebih dahulu, SATPOL PP yang merazia pedagang kaki lima ini seperti tak bergeming tatkala para pedagang tersebut menangis histeris karena dagangan dan gerobak mereka diambil paksa. Sudah terbayang kerusakan dan kehilangan akibat pengambilan paksa ini.

Dari sisi pemerintah, cara ini memang praktis dan cepat. Dalam tempo beberapa jam atau malah beberapa menit saja, para pedagang kaki lima sudah berhasil "ditertibkan". Tapi yang berikutnya jadi persoalan adalah apakah keesokan harinya setelah gerobak mereka dikembalikan petugas, lantas tidak ada lagi pedagang kaki lima di daerah yang telah ditertibkan tersebut? saya kira tidak. Pedagang kaki lima yang katanya "nakal" ini akan tetap kembali untuk berjualan, karena memang hanya itu yang dapat mereka lakukan. Meskipun harus dengan rasa was-was takut akan tindakan petugas yang semena-mena merampas gerobak dan dagangan mereka.

Solusi lain. Itulah yang mungkin harus mulai difikirkan oleh pemerintah. Tindakan kekerasan dan "pembinaan" yang dilakukan saya kira belum efektif dan optimal. Pemerintah harus melihat dari berbagai perspektif untuk mulai mengentaskan masalah ini. Jika boleh saya menawarkan gagasan, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menerima bahwa pedagang kaki lima merupakan profesi. Sebagai sebuah profesi, pemerintah tidak bisa langsung mengenyahkan keberadaan mereka. Lihat dulu masalah apa yang menjadikan pedagang kaki lima ini terlihat buruk bagi pemerintah. Jika memang keindahan dan kerapian kota merupakan alasan utama dari keinginan pemerintah untuk menggusur keberadaan pedagang kaki lima, maka saya lebih menawarkan untuk memberikan mereka faslitas berupa Gerobak Wisata.

Selama ini, pencipta kesan kumuh dari keberadaan pedagang kaki lima adalah dari gerobak yang mereka pakai untuk berdagang. Para pedagang ini tentu tidak sempat memikirkan bagaimana cara membuat gerobak mereka tampil rapi dan indah. "Untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah susah, apalagi mau memperindah gerobak", mungkin itu yang mereka fikirkan.

Jika pemerintah mampu memfasilitasi para pedagang ini dengan gerobak yang indah dan terkonsep sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing (misal, pedagang kaki lima di Yogyakarta difasilitasi gerobak dengan desain khas yogyakarta) maka tak hanya keindahan kota yang didapat, tapi juga pengentasan masalah lapangan pekerjaan karena tak harus membuka lapangan kerja untuk para pedagang kaki lima ini, serta pengembangan sektor wisata karena ada pemandangan unik sepanjang jalan kota juga tercapai.

Sebagai pengayom rakyat, sudah seharusnya pemerintah memikirkan matang-matang dalam melakukan setiap tindakan. Jika memang menjadi wakil rakyat, maka wakililah semua strata rakyat. Mulai dari "rakyat besar" hingga "rakyat kecil". Saya tak bermaksud menjelek-jelekkan pemerintah. Namun, inilah gunanya kami kaum akademisi. Kami masih ideologis dan mungkin sangat teoritis. Tapi, apa salahnya jika pendapat dan gagasan kami dipadukan dengan kewenangan dan pengalaman pemerintah sebagai sebuah upaya mendapatkan perencanaan yang matang.

(sumber : studipariwisata.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau