Hari buruh internasional tepat pada tanggal 1 mei yang sering disebut May Day memang banyak diperingati melalui aksi nyata yang digelar di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dari Sabang sampai Papua.

Upaya para buruh memperjuangkan haknya patut diacungi jempol, khususnya yang menggelar aksi secara profesional dengan pendekatan obyektif dan memiliki visi membangun peradaban sebuah bangsa ke arah yang lebih baik, namun polemik terkait buruh memang sangatlah perlu kajian mendalam, bukan hanya aksi yang notabene menjadi seremonial belaka. Substansi permasalahan buruh kita di Indonesia hari ini, para pekerja yang akan bebas keluar masuk ke berbagai negara anggota ASEAN adalah hasil kebijakan turunan yang tak terelakkan dari konsep perdagangan bebas kapitalis, yang terformalkan salah satunya lewat MEA.Dengan begitu, dapat kita lihat, bahwa substansi masalahnya bukan pada keluar masuknya para pekerja asing saja, tetapi juga pada konsep ekonomi perdagangan bebas kapitalis.

MEA atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai ASEAN Economic Community(AEC), merupakan agenda para kapitalis regional ASEAN untuk mengintegrasikan bisnisnya di tingkat kawasan ASEAN, dengan begitu mereka akan dapat dengan mudah untuk membuat kebijakan perburuhan dalam skala regional yang berujung pada penindasan masif kelas pekerja. Perdagangan bebas yang digagas melalui MEA akan membuka pasar komoditas tenaga kerja secara besar-besarnya. Seperti halnya produk komoditas lain yang akan mengalir bebas, begitu juga buruh sebagai komoditas yang diperjualbelikan akan mengalir bebas.

Hal ini terlihat di depan mata dan sangat langsung dirasakan oleh kita khususnya masyrakat kota Dumai yang baru - baru ini kita suarakan melalui wadah Aliansi Rakyat Berdaulat terkait tenaga kerja asing yang membanjiri kota Dumai ini, memang tidak bisa kita hindari lagi terkait polemik permasalahan tenaga asing yang telah membanjiri negeri ini, selain kota Dumai menjadi kota industri hilir sawit, Dumai juga sangat strategis sebagai pintu gerbang antar negara Asean yg mana secara geografis bersinggungan langsung dengan jalur perdagangan bebas.

Aksi yg dilakukan aliansi rakyat berdaulat dengan beberapa tuntutan terkait permasalahan tenaga kerja asing yg dipekerjakan oleh perusahaan di Dumai memanglah tidak menyentuh secara langsung substansi permasalahan terkait polemik buruh secara global seperti ulasan di atas, akan tetapi melalui penyuaraan di jalanan tersebutlah untuk membuka mata, membuka telinga kita, bahwa kondisi kekinian MEA telah sangat berdampak di hadapan mata kita khususnya memanggil jiwa-jiwa mereka yang duduk di kursi empuk di sana untuk keberpihakannya kepada kaum buruh.

Memulai dari isu sangat mendasar berangkat dari keresahan persaingan tenaga kerja dan kesempatan memperdayakan tenaga kerja lokal, ini lah perjuangan membuka pemahaman polemik tentang permasalahan buruh hari ini untuk secara bersama dipahami oleh masyarakat kota Dumai dan secara umum masyarakat Indonesia, karena sebenarnya tuntutan utama dari buruh pada hari ini secara substansi adalah menolak segala jenis formula ekonomi dari kapitalisme.

Kesalahan ini juga berasal dari ketidak jelian dan ketidak mengertian para pemimpin serikat-serikat buruh mengenai karakter kapitalisme yang sesungguhnya. Selama para pemimpin buruh tidak punya perspektif untuk pecah dari kapitalisme, maka mereka harus mengikuti logika dari kapitalisme itu sendiri dan niscaya jadi pelayan kapital, secara sadar maupun tidak sadar. Yang dibutuhkan adalah perjuangan yang berperspektif kelas dan internasionalis.

Peningkatan pemahaman pemerintah khususnya di bidang Imigrasi dan Disnaker yang sangat berperan penting dalam mengakomodir perihal Tenaga Kerja Asing (TKA) sangat perlu ditingkatkan lagi perihal pemahaman, salah satunya pemahamn dalam menjalankan permen 35 tahun 2014 terkait memperkerjakan tenaga asing, salah satu poitnya dimana TKA yang bekerja harus sebagai tenaga ahli dengan dibuktikan adanya sertifikat kompetensi yang mereka punya dan sebagai syarat dalam pembuatan IMTA dan Imigrasi terhadap pengawasan masuknya tenaga asing melalui kelengkapan identitas diri dalam pendataannya, karena kita tidak ingin adanya tenaga asing yang masuk secara ilegal dan meresahkan masyarakat.

Jangan hanya sekedar mengaduk semen dan mencangkul mereka juga harus di datangkan dr luar sana sedangkan pencari kerja kita masih belum tertampungi dan dan diberikan kesempatan untuk bekerja. Sidak yang dilakukan oleh pemerintah juga kita berharap bukan hanya seremonial belaka, tapi lebih dari pada itu untuk menjalankan regulasi yang telah ada dengan baik.

Untuk selanjutnya adalah, bagaimana semua keberpihakan pemerintah dan praktisi hukum itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga kehidupan yang layak bagi para buruh yang semuanya adalah anak bangsa dapat terwujud secara lebih baik. Jika pemerintah kita sendiri sudah main mata terhadap para kapitalis ,lalu akan kemana lagi kita berlindung?

Kedepannya juga kita himbaukan kepada kaum buruh harus selalu berusaha meningkatkan kwalitas diri dalam bidangnya agar supaya keberadaannya benar-benar dirasakan oleh para pengusaha sebagai bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari komponen perusahaan lainnya, agar para pengusaha merasa juga memperioritaskan buruh tempatan dan jika para buruh bisa menunjukkan dedikasi yang baik bagi kemajuan perusahaan, maka tentu saja mereka akan dihargai oleh pengusaha, dipenuhi semua hak-haknya dan yang lebih penting terciptannya sebuah hubungan komunikasi yang harmonis antara buruh dan pengusaha.

Selamat hari buruh internasional.

Oleh Andi roni Saputra,Koordinator lapanganAliansi Rakyat Berdaulat

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau