Riau Book -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau telah merampungkan audit perhitungan kerugian negara terkait kasus pengadaan lahan Embarkasi Haji Riau.

Dalam berkas yang diterima Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, terdapat kerugian negara Rp 8,3 miliar yang diduga disebabkan oleh tersangka Muhammad Guntur, mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Riau Rahmad Surya Lubis menyebutkan, audit itu diterima pihaknya sejak pekan lalu.

"Auditnya sudah kita terima, kerugian negara senilai Rp 8,3 Miliar," katanya, Jumat (4/3/2016).

Setelah menerima audit itu, Pidsus Kejati memeriksa Guntur untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Namun, berkas Guntur belum dinyatakan lengkap dan belum juga ditahan.

Sejauh ini penyidik telah memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk dari kuasa pemilik lahan yang dijualkan kepada Pemprov Riau untuk pembangunan Embarkasi Haji tersebut.

Sebelumnya, penyidik menetapkan M Guntur sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Riau Nomor Print : - 04.a/N.4/ Fd.1/ 05/2015 tanggal 21 Mei 2015.

Dugaan penyimpangan muncul pada saat pembebasan lahan. Harga tanah yang dibayarkan ternyata tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan, serta tidak berdasarkan pada harga nyata tanah di sekitar lokasi yang diganti rugi.

Perbuatan ini tidak sesua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.

Adapun kegiatan pembebasan lahan ini dilakukan pada tahun 2012 lalu melalui Biro Tata Pemerintahan Riau dengan alokasi dana Rp17 miliar lebih.

Follow News :Riau|Kampar|Siak|Pekanbaru|Inhu|Inhil|Bengkalis|Rohil|Meranti|Dumai|Kuansing|Pelalawan|Rohul|Berita Riau