Riau Book - Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Riau menyatakan dimungkinkan tim audit investigasi atas dugaan kerugian negara Menara Bank Riau-Kepri (BRK) dilakukan oleh BPKP Pusat.

"Bisa saja (tim audit pusat) melakukan investigasi dengan pengumpulan data baru," kata Koordinator Humas sekaligus Kepala Tata Usaha BPKP Riau, Yulissa Ananda yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (26/2).

Yang jelas, demikian Yulissa, BPKP telah melakukan audit berdasarkan permintaan kedua belah pihak yakni BRK dan Waskita Karya sebelum dilaksanakannya Sidang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Peresmian Menara BRK

Hasil audit tersebut diakuinya juga telah melengkapi Sidang BANI yang pada akhirnya memenangkan BRK, namun ada beberapa poin kewajiban yang harus dipenuhi Waskita Karya.

Namun saat dokumen hasil audit dimintakan, Yulissa Ananda enggan untuk memberikannya. "Kalau yang satu itu nanti dulu, atau bisa diminta ke BPKP Pusat aja," kata dia.

Ia mengatakan, soal adanya temuan indikasi kerugian negara tersebut BPKP Riau tidak mengetahui dan belum ada rekomendasi ke lembaga hukum manapun.

"Tapi bisa saja BPKP Pusat yang melakukannya," kata dia.

Yang jelas, lanjut dia, untuk audit berdasarkan permintaan BRK dan Waskita telah dilaksanakan sebelum sidang BANI.

Seperti diketahui, masalah proyek pembangunan BRK berlangsung sejak 2012 dimana terjadi selisih diluar kontrak antara BRK dengan Waskita Karya.

Bangunan mewah setinggi 15 lantai tersebut sempat terbengkalai, terlebih setelah ada indikasi penggelembungan (markup) atas proyek tersebut.

Bahkan mantan Direktur Utama BRK yang sempat terpilih lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Februari 2013, waktu itu tak kunjung dilantik karena takut atas indikasi "markup" tersebut.

Kemudian juga enggan karena "takut" terbebani oleh utang kepada pihak rekanan Waskita Karya yang mengerjakan proyek Menara dang Merdu BRK.

Namun persoalan menara tersebut akhirnya diselesaikan oleh Dirut BRK saat ini. Irvandi Gustari yang nekat melakukan pelunasan setelah adanya putusan Sidang BANI dan mandat dari Otoritas Jasa Kauangan (OJK).

Sebelumnya, pihak Kejagung menyatakan akan menindaklanjuti laporan dugaan kerugian negara Menara BRK. Begitu juga dengan KPK yang sebelumnya didesak untuk turut memantau kasus tersebut. (RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau