Riau Book - Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan akan mengecek informasi ada atau tidaknya laporan yang masuk ke pihaknya terkait dugaan penyelewengan Pembangunan Menara Bank Riau Kepri (BRK) sebagaimana hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nanti saya cek dulu," ujar Yayuk saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Sebelumnya diberitakan, Pihak Kejaksaan Agung bakal menelusuri indikasi kerugian negara pembangunan Menara Bank Riau-Kepri setelah adanya laporan kejanggalan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Akan ditindak lanjuti," kata Kapuspenkum Kejagung Amir Yanto, Rabu (24/2) malam.

Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo belum membalas pesan singkat yang menanyakan soal rencana tindak lanjut hukum atas indikasi tersebut.

Menurut penelusuran, Menara Dang Merdu merupakan proyek yang digagas dan mulai dibangun sejak era kepemimpinan Gubernur Rusli Zainal oleh PT Waskita Karya (Persero) pada pertengahan tahun 2010 dan berakhir bulan Maret 2012.

Menelusuri perjalannya, pembangunan menara setinggi 15 lantai tersebut telah banyak menimbulkan persoalan. Diawali adanya selisih yang sangat besar antara pelaporan biaya pembangunan dan total biaya yang dikeluarkan kontraktor pembangunan itu yang mencapai Rp100 miliar.

Karena Waskita tidak menerima hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, sehingga mereka melakukan upaya hukum dengan memasukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Namun yang mengejutkan, Sidang BANI justru memenangkan pihak Bank Riau Kepri atas gugatan PT Waskita Karya.

BANI yang telah melakukan beberapa kali sidang dan meninjau langsung fisik gedung BRK, memutuskan agar pihak BRK hanya membayar utang sebesar Rp214 miliar. Dimana sebelumnya PT Waskita Karya menggugat tambahan biaya senilai Rp8 miliar dari biaya awal yang berjumlah Rp214 Milliar.

Dalam sidang tersebut dipandang sejumlah pengamat hukum juga telah menuai kejanggalan mengingat selisih yang diajukan sebelumnya mencapai Rp100 miliar. Namun BRK telah menjalankan hasil sidang putusan BANI.

Informasi terakhir, pihak Kejaksaan Agung sudah melirik indikasi kerugian negara atas pembangunan menara yang kini telah difungsikan sebagai kantor induk BRK tersebut. BPKP dikabarkan merekomendasikan hasil audit ke lembaga hukum itu.

Selain dugaan kasus menara BRK, menurut penelusuran, perusahaan BUMD ini juga memiliki segudang masalah lainnya. Seperti persoalan kredit macet yang sempat terungkap di tahun 2014 lalu. Angkanya tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai Rp303 miliar lebih. Terjadi di sejumlah cabang, mulai Bagansiapiapi, Rokan Hulu, Kepri, dan daerah lainnya.

Kejagung sebelumnya juga mengakui juga mendapat informasi terkait persoalan lainnya di 'tubuh' Bank Riau Kepri. Yakni penerbitan Obligasi I Bank Riau Kepri senilai Rp500 miliar dan nilai kerugian mencapai Rp24,5 miliar. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau