RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau tancap gas dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara resmi membuka sosialisasi kepatuhan investasi terpadu bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui pengawasan berbasis risiko di Gedung Menara BRK Syariah, Rabu (13/5/2026).

​Acara strategis ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro serta Direktur Wilayah I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, menandakan sinergi kuat antara pusat dan daerah.

​Mengejar Target Raksasa di Tahun 2026

​Dalam sambutannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa Provinsi Riau mematok target investasi yang ambisius tahun ini, yakni sebesar Rp72,5 triliun. Menurutnya, angka ini hanya bisa dicapai jika terjadi harmonisasi antara kebijakan pusat, fasilitasi hambatan usaha, dan kepatuhan para investor.

​"Investasi di daerah harus benar-benar terealisasi, tertib, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan. Kita butuh dukungan pusat untuk sinkronisasi kebijakan agar percepatan realisasi ini berjalan mulus," ujar SF Hariyanto.

​Transformasi Ekonomi: Non-Migas Jadi Primadona

​Satu hal yang menarik perhatian adalah pergeseran struktur ekonomi Riau. Data Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren positif pada sektor non-migas:

​Pertumbuhan Ekonomi Riau (Total): 4,89%

​Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas): 5,86%

​Angka ini membuktikan bahwa sektor industri pengolahan, perkebunan, perdagangan, hingga jasa kini menjadi motor penggerak utama ekonomi Bumi Lancang Kuning.

​Investasi untuk Kesejahteraan, Bukan Sekadar Angka

​SF Hariyanto mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak boleh hanya dilihat dari nilai rupiah yang masuk, melainkan dari sejauh mana investasi tersebut mampu:

​Membuka lapangan kerja secara luas.

​Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui PAD.

​Menurunkan angka kesenjangan (Gini Ratio).

​Menciptakan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat.

​"Kalau investasi tumbuh dan tertib, dampaknya akan langsung terasa pada penguatan PAD. Kita ingin pertumbuhan ini merata, tidak hanya di kawasan yang sudah maju, tapi juga menyentuh wilayah potensial lainnya di Riau," pungkasnya.

​Dampak bagi Pelaku Usaha:

Pemerintah berharap melalui pengawasan berbasis risiko ini, aktivitas ekonomi di Riau menjadi lebih sehat, legal, dan patuh aturan, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak. (mc)