RIAUBOOK.COM - Pj. Bupati Kampar, Hambali SE.MBA.MH, yang dalam hal ini diwakili oleh Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Riadel Fitri SP. M.Si menghadiri Rapat Paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dalam rangka pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta wakil yang baru yakni selaku Ketua yaitu, Kaderismanto, H. Parisman Ihwan, S.E., M.M., selaku Wakil Ketua I , H.Ahmad Tarmidzi, Lc, MA., selaku Wakil Ketua II dan H. Budiman Lubis,SH selaku Wakil Ketua III dengan Masa Jabatan 2024-2029

Acara berlangsung dengan khidmat di Gedung DPRD Provinsi Riau dan dihadiri oleh Pj. Gubernur Riau Dr. Rahman Hadi, M.Si bersama Istri, pejabat tinggi Provinsi Riau serta para anggota dewan, dan sejumlah tokoh masyarakat. Kamis (24/10/2024).

Rapat Paripurna ini merupakan agenda penting yang menandai proses pergantian pimpinan DPRD, dengan tujuan memastikan kelancaran tugas dan fungsi legislatif di Provinsi Riau. Acara dibuka oleh Ketua Sementara DPRD Riau Ma'mun Solikhin, MA yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kesinambungan dalam kepemimpinan DPRD, serta mengapresiasi pimpinan sebelumnya atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas-tugas legislatif.

mewakili Pj. Bupati Kampar dalam kehadirannya turut memberikan dukungan terhadap momentum penting ini. Beliau menyampaikan bahwa kerjasama yang baik antara DPRD Provinsi dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong pembangunan, tidak hanya di tingkat provinsi, namun juga di Kabupaten. "Kami berharap pimpinan DPRD yang baru dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan bersama, khususnya dalam membangun Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau pada umumnya," ungkap Bupati Kampar.

Pengambilan sumpah janji jabatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum. Dalam prosesi tersebut, pimpinan baru DPRD berjanji untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat Riau. Sumpah ini diharapkan menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.(Kominfo).