RiauBook- Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Achmad Machbub alias Abob Cs, Rabu (25/2/2015). Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan saksi dari dua petugas bank, yaitu Bank BNI Syariah Cabang Batam dan petugas Bank Mandiri Cabang Dumai, terkait transaksi keuangan terdakwa.

Sidang kali ini untuk menggali keterangan dari saksi mengenai transaksi keuangan para tersangka, khususnya Niwen dan Ahmad Yani.

"Semua transaksi nasabah satu persatu tercatat di rekening koran. Setiap ada transaksi yang janggal dilaporkan ke complaint grup," kata Leri Sianturi, selaku saksi dari Customer Service Officer Bank Mandiri Cabang Dumai.

Disini diketahui, terdakwa Ahmad Yani ternyata memiliki dua rekening di Bank Mandiri Cabang Dumai. Dari kedua rekening tersebut memiliki riwayat transaksi keuangan berbeda.  "Transaksi rekening pertama arus keluar masuk kas bernilai miliaran rupiah, yang lainnya hanya puluhan juta," ungkap Hakim Ketua H AS Pudjoharsoyo. 

Menurutnya, melacak riwayat transaksi keuangan terdakwa menjadi hal penting bagi hakim untuk mengungkap kasus yang didakwa atas tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Majelis ingin mengungkap karena dakwaannya TPPU, makanya butuh keterangan pihak bank," jelasnya.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Achmad Machbub alias Abob, Niwen Khairiah, PNS Pemko Batam, Arifin Ahmad selaku pegawai lepas di Armabar TNI AL, Batam, Dunun alias A Guan, swasta, serta Yusri, karyawan Pertamina Dumai. 

Seluruhnya diketahui terlibat dalam aksi penyelundupan BBM bersubsidi ilegal ke Singapura melalui jalur laut. Kegiatan terungkap saat PPATK mencurigai adanya transaksi keuangan tidak wajar pada rekening Niwen yang bernilai triliunan rupiah.

Dalam dakwaan jaksa pada sidang sebelumnya mereka didakwa dengan pasal berbeda dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Sidang kembali dilanjutkan pada Rabu depan (4/3/2015) dengan agenda mendengar keterangan saksi.

Untuk Abob didakwa dengan pasal 2 jo pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor dan pasal 3, pasal 6 UU Nomor 16 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25/2003 tentang TPPU dan pasal 3, pasal 4, pasal 5, jo pasal 10 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 56 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Sementara untuk Niwen Khairiah didakwa pasal 2 jo pasal 15 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor, pasal 3 dan pasal 6 UU Nomor 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25/2003 tentang TPPU, dan pasal 3, pasal 5 jo pasal 10 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 56 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk Arifin Ahmad, ia didakwa melanggar pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 ayat (2) dan atau pasal 22 dan atau pasal 12 Huruf A dan huruf B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 juncto pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP dan pasal 3 dan atau pasal 6 UU Nomor 25/2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15/2002 tentang TPPU dan pasal 3 dan atau pasal 5 UU Nomor 8/2010 TPPU.

Terakhir, Dunun dan Yusri didakwa pasal 2 juncto pasal 3 juncto pasal 5 juncto pasal 15 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 juncto pasal 6 UU Nomor 15/2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25/2003 dan pasal 3 juncto pasal 5 juncto pasal 10 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (mc)