RiauBook - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tandjung tegaskan bahwa keputusan Mahkamah Partai Golkar harus dipatuhi.

Dijelaskan Dia, bahwa keputusan tersebut mempunyai legal standing yang jelas saat ini dalam mencari solusi dari kemelut dualisme kepemimpinan.

Akbar beralasan, hanya Mahkamah Partai yang memiliki dasar hukum di Partai Golkar saat ini, lantaran Kementerian Hukum dan HAM belum memutuskan kepengurusan Partai Golkar yang sah.

"Kan semuanya pada waktu itu punya kesepakatan, satu-satunya institusi terkait Partai Golkar yang masih memiliki legal standing dan sah ya Mahkamah Partai," ujar Akbar saat ditemui di Akbar Tandjung Institute (ATI), Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2016).

Akbar, lanjutnya, "Itu harus diikuti, dipatuhi siapa saja yang terkait dengan Golkar," tambah Dia.

Dijelaskan Akbar, jika kubu Agung Laksono atau kubu Aburizal Bakrie mengadakan pertemuan masing-masing dengan pembahasan internal kubu, hal tersebut tak menjadi persoalan. Namun, kata Akbar, jika menyangkut partai secara keseluruhan, dasar hukum suatu organisasi adalah mutlak.

Akbar pun mencontohkan dalam proses kepesertaan dalam Pilkada. Jika sebuah partai politik tidak dinyatakan absah oleh Menteri Hukum dan HAM, maka tak akan dicatat dalam keikutsertaan Pilkada.

Senior Golkar ini pun mengingatkan, bahwa produk Mahkamah Partai merupakan satu-satunya pintu masuk Munas. Hal itu, lanjutnya, dibentuknya tim transisi oleh Mahkamah Partai untuk menjalankan pelaksanaan Munas bersama. Akbar pun berharap, kedua pihak agar berbesar hati dan legowo untuk mengedepankan kepentingan partai.

"Semua ini untuk kepentingan partai kita. Bisa segera mengkonsolidasi organisasinya terutama dalam menghadapi agenda politik," pungkas Akbar. Ojin