Riau Book - Dalam mengawasi keberadaan kelompok-kelompok radikal, pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan pihak TNI dan Polri saja, peran masyarakat juga dianggap sangat penting dalam memerangi paham-paham sehat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dihapadan para unsur Muspida Riau, Bupati/Walikota, anggota DPRD, tokoh masyarakat dan lainnya, saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Riau, Jumat (22/1/2016), mengatakan, untuk pemerintah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga diharapkan bisa difungsikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya dalam meminimalisir keberadaan paham radikalisme.

Tjahjo mengatakan, Satpol PP bisa meningkatkan koordinasi dengan pihak keamanan seperti TNI dan Polri dalam mencegah terjadinya tindakan anarkis dari kelompok radikal, yang jika itu terjadi akan sangat merugikan masyarakat banyak.

Menteri Tjahjo menyebut, TNI dan Polri dalam menjaga kemanan dan ketertiban wilayah juga memiliki keterbatasan, karena mereka juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan sebagainya, sehingga disinilah peran semua pihak diharapkan bisa terjalin dengan baik dalam memerangi keberadaan paham radikal ini.

"Ketika aparat keamanan tidak berada ditempat, maka ketika masyarakat melihat suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, yang dinilai akan merusak, maka jangan takut dan ragu untuk melaporkan kepada aparat keamanan terdekat, hal-hal seperti ini juga merupakan bagian dari kita dalam menjaga kemanan dan ketertiban di negeri kita ini," ajaknya.

Dengan terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, maka Mendagri yakin, keberadaan kelompok-kelompok radikal ini akan tidak mampu beraktifitas, sehingga mereka akan hilang dengan sendirinya.

"Mari perlahan-lahan kita wujudkan hal itu, kembali kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama, peduli lingkungan sosial, karena jika kita kompak, maka mereka yang berpaham radikal itu akan bisa disingkirkan dengan mudah," pungkasnya.