RIAUBOOK.COM - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebaiknya dapat memanfaatkan potensi sebagai basis ekonomi umat yang dapat mencegah krisis ekonomi global, demikian Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Pusat, Buya Amirsyah Tambunan.

Karena itu, lanjut dia, BMT harus terus berupaya meningkatkan kepercayaan sehingga modal sosial (social capital) dan modal sumber daya manusia (human capital)  dapat mengkapitalisasi BMT karena sumber daya alam Indonesia yang kaya.

Buya Amirsyah mengatakan itu saat menutup secara resmi acara Nasional BMT Summit II yang digelar  pada tanggal 17-18 Desember 2022 di Hotel Redtop Jakarta. Acara yang mengusung tema "Optimalisasi Peran BMT Menggerakkan Sektor Riil dalam Upaya Kedaulatan Pangan" itu dihadiri oleh pelaku usaha, pakar, elemen penggerak BMT serta stakeholders Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Salah satu tindak lanjut dari BMT Summit II tersebut adalah disepakatinya pembentukan Forum Baitul Maal Indonesia (FBI). Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi BMT Summit II yang dapat memajukan BMT.

Buya Amirsyah lantas mengungkapkan tentang potensi yang besar dari Perhimpunan BMT Indonesia yang tercatat memiliki sekitar 322 BMT di sejumlah provinsi dengan total anggota sebanyak 4 juta orang dan 1.610 pasar tradisional.

"Hingga kini BMT telah mempunyai aset sekitar 32 T seluruh Indonesia. Kedepan BMT dengan dasar hukum Koperasi dapat di perkuat melalui payung hukum terkait rekomendasi BMT Summit untuk penguatan kelembagan BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah," ujar Buya Amirsyah.

"BMT Summit II juga mendorong MUI sebagai inisiatif penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Keuangan Mikro Syariah dan Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi Syariah sehingga penguatan kelembagaan BMT dapat berjalan," imbuh Buya Amirsyah kemudian.

Selain pembentukan Forum Baitul Maal Indonesia (FBI), sejumlah rekomendasi BMT Summit II antara lain sebagai berikut :

Pertama, mendesak pemerintah untuk memperhatikan dan mengakomodir aspirasi BMT sebagai lembaga pengembangan ekonomi rakyat agar melahirkan regulasi yang berpihak pada penguatan kelembagaan BMT, khususnya dalam penyusunan aturan turunan terkait UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah di sahkan.

Kedua, mendorong pemerintah untuk melibatkan BMT dalam berbagai kebijakan dan implementasi program yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat.

Ketiga, mendorong lembaga pengelola dana umat Islam untuk membangun kemitraan dengan BMT dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi umat.

Keempat, membangun kedaulatan pangan, meminta Pemerintah untuk memperioritaskan penyerapan produk pertanian dalam negeri serta secara serius melakukan mengendalikan impor produk pangan. (ist)