RIAUBOOK.COM - Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk 'curhat' mengungkapkan semua hal yang menimbulkan kekecewaan dirinya dengan Pemerintah Provinsi yang terjadi belakangan ini.

Pertemuan itu berlangsung di rumah dinas Mendagri di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022) kemarin. Di sana, ia mengungkapkan alasan Pemkab Meranti tidak hadir dalam Rakor yang dihadiri oleh Mendagri di Pekanbaru.

Kuat keputusan yang diambil dirinya itu karena ia mengeluhkan soal minimnya alokasi anggaran dari Pemprov Riau untuk percepatan pembangunan di Meranti. Padahal kabupaten tersebut merupakan yang termiskin dan terluar, sehingga harusnya mendapat perhatian lebih.

Kemudian, ia juga mengeluhkan pembagian transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Meranti yang dinilai tidak sesuai dengan perhitungan. Sementara produksi minyak bumi di Meranti meningkat ditambah harga minyak dunia juga naik, tetapi justruDBH yang diterima malah berkurang.

"Kalau hitungan kami DBH itu harusnya sekitar Rp220 miliar, tapi dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) hanya Rp115 miliar. Sedangkan kami sangat butuh anggaran yang lebih. Meranti itu penghasil minyak tapi termiskin di Riau," keluh Adil.

Adil juga meminta maaf jika kedatangannya tersebut tidak sesuai pada tempatnya. Namun ia merasa hal itu perlu dilakukan agar Mendagri sebagai "bapak" bagi pemerintah daerah sehingga bisa mengetahui kondisi kabupaten yang dipimpinnya.

"Saya juga berharap bisa bertemu dengan bapak Presiden untuk menyampaikan langsung kondisi di Meranti," sebut Adil.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemkab Meranti menyiapkan surat resmi dilengkapi dengan perhitungan dan rincian terkait jumlah produksi dan DBH yang didapat oleh daerah.

"Buatkan surat resmi kepada saya mengenai DBH ini, beserta hitung-hitungannya. Tembuskan ke Menteri Keuangan. Saya nanti mau bawa ke Menteri Keuangan. Karena banyak daerah lain juga yang komplain DBH-nya tidak sesuai dengan hitung-hitungannya," kata Tito.

Dia juga merasa prihatin dengan daerah-daerah penghasil minyak, namun tidak mendapatkan kucuran anggaran yang sesuai. "Harusnya kan (anggaran) daerah penghasil ini bisa digunakan untuk rakyatnya agar sejahtera," ujarnya.

Mantan Kapolri itu mengaku tidak keberatan dengan kedatangan Bupati Kepulauan Meranti tersebut. Ia menerima di kediamannya agar lebih nyaman dan akrab.

"Tidak apa-apa. Kami senang, Kemendagri itu sebagai bapak, bagaimana bisa mengakomodir mencari solusi," ungkapnya. (ant)