RIAUBOOK.COM - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi menegaskan, kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan anggaran, ada pada Kepala Daerah, karena itu dirinya mengingatkan agar seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berbelanja sesuka hati, apalagi saat ini kondisi keuangan daerah sedang mengalami krisis.

Hal tersebut ditegaskan Hijazi karena dirinya berkewajiban untuk menjaga likuiditas keuangan daerah, dan memastikan agar tunda bayar yang dilakukan Pemprov Riau untuk mempersempit celah defisit benar-benar tepat sasaran.

Hijazi juga menerangkan, selain menjabat sebagai Sekretaris Daerah dirinya juga memiliki jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Saya selama ini hanya dikenal sebagai Ketua TAPD, sebenarnya saya juga punya jabatan lain yang mungkin Pimpinan OPD tidak terlalu memperhatikan, saya ini juga diberi mandat sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah," tuturnya kepada RiauBook.com saat ditemui, Rabu (31/10/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebut Hijazi, bertindak sebagai eksekutor, "tapi di dalam struktur, di samping gubernur itu, sebagai pelaksana anggaran saya juga dapat mandat sebagai pengelola".

Atas dasar itu, Hijazi meminta agar seluruh OPD mengikuti sistem Pemerintah Provinsi Riau, bukan malah membuat sistem sendiri.

"Kita tidak berpikir untuk kepentingan per OPD, OPD sebagai sub sistemnya Pemprov mestinya harus betul-betul bekerja dengan sistemnya Pemprov, jangan bekerja dengan sistem OPD sendiri," kata Hijazi.

Untuk menjamin terlaksananya penggunaan anggaran tepat sasaran, kata Hijazi, OPD harus benar-benar memperhatikan pengeluaran sesuai dengan peruntukan dan komitmen yang telah dibuat.

"Dalam situasi krisis seperti ini, jangan kita membayar seenak perut kita, ada hal-hal yang harus secara selektif kita bayar, utamakan untuk kepentingan yang wajib dan beban tetap," Hijazi menuturkan.

Oleh karena itu, dirinya mengajak kepada seluruh kepala OPD untuk membuat rumusan bersama terhadap kegiatan wajib dan akan dibayarkan, agar kepentingan Pemprov keseluruhan bisa dilaksanakan. (RB/Dwi)