RIAUBOOK.COM - Meski Provinsi Riau telah meluncurkan "Riau Go IT" dalam mendukung pelaksanaan E-Government sejak tahun 2016 lalu, hingga kini, program tersebut masih belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Hal tersebut bisa dilihat dari implementasi program E-Pokir (Pokok Pikiran Elektronik) yang masih belum berjalan di Pemerintah Provinsi Riau.

E-Pokir sendiri merupakan program yang ditaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan korupsi dengan cara meminimalisir pertemuan langsung antara DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, sistem E-Pokir yang ada dan terkoneksi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kerap menolak data yang diinput.

"E-Pokir sudah ada di Bappeda, cuma pada saat diinput ke sistem, di sini ada justifikasinya, kalau dia bukan kewenangan, itu tidak bisa masuk, misalnya untuk kebutuhan SMP, SD, ada jalan-jalan apa misalnya, dia nolak itu," kata Sekda kepada RiauBook.com (8/10/2018).

Sebagaimana diketahui, E-Pokir merupakan aplikasi yang diisi (diinput) masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online untuk kemudian ditindaklanjuti Badan anggaran (bangar), dari situ, Banggar akan mengajukan kepada eksekutif dalam perencanaan APBD. (RB/Dwi).