RIAUBOOK.COM - Syamsuar dan Edy Natar Nasution tinggal menunggu hari untuk dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024 pasca pleno terbuka penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Terpilih pada 24 Juli 2018 oleh KPU.

Dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang kini tengah mengalami "guncangan", nantinya, mau tidak mau Syamsuar harus bekerja lebih berat lagi ditahun pertama menjabat sebagai gubernur.

Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang berjumlah Rp 10,09 triliun, nyatanya saat ini Pemprov mengalami defisit lebih dari Rp 1 triliun.

Dana perimbangan seperti Bagi Hasil Migas dan Pajak yang kerap mengalami tunda salur dari pemerintah pusat, mengakibatkan pendapatan daerah tidak mencapai target yang berujung pada defisit anggaran.

Dampaknya, Pemprov Riau harus "mengancangkan ikat pinggang" dengan cara merasionalisasi sejumlah kegiatan untuk menjaga likuiditas keuangan daerah.

Getir pun terus berlanjut ketika tahun ini dipastikan tidak dilakukan APBD Perubahan, seperti diungkapkan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, "ikat pinggang lari ke leher".

Pemprov Riau memiliki pertimbangan lain saat dewan ingin menyetujui pengesahan APBD Perubahan, Wan Thamrin Hasyim mengatakan, alasan mendasar adalah tidak adanya ketersediaan dana.

"Dana itu tidak ada, kalau pun waktu ada, dana tidak ada bagaimana? Ini bukan soal apa-apa, memang kondisi Pemprov Riau seperti itu," ujarnya.

"Jadi kita terima saja apa adanya, ketimbang ada APBD-P tapi belakangan bermasalah, lebih baik tidak ada APBD-P, karena dana yang diharapkan juga tidak ada," tambahnya lagi (1/10/2018).

APBD 2019 Turun

APBD Riau tahun 2019 dipastikan mengalami penurunan berkisar 30 persen atau menjadi sekitar Rp 8 triliun, itu dikarenakan Pemprov Riau hanya menganggarkan pendapatan dalam tiga triwulan.

Sekertaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi yang juga menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, hal tersebut merujuk pada kebijakan pemerintah pusat yang meminta daerah untuk menyesuaikan pendapatan kondisi sekarang.

"Yang jadi fokus kita, di pendapatan itu harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat, menganggarkan tiga triwulan, kalau empat triwulan yang kita anggarkan nanti tunda bayar lagi, pusing lagi kita," kata Hijazi akhir September lalu.

Hijazi juga mengatakan, pusat juga meminta Pemprov Riau membuat prediksi pendapatan dalam road map lima tahunan, terkait arah pendapatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang nantinya akan dituangkan pada Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD).

Menurut data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, potensi pendapatan yang direncanakan pada APBD 2019 sebesar Rp 8,4 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,7 triliun dan dari Dana Perimbangan sebesar Rp 4,7 triliun.

Hijazi juga menuturkan, formulasi penyusunan APBD 2019 dengan mengurangi pendapatan sebesar 30 persen dari APBD tahun sebelumnya juga dilakukan oleh seluruh daerah Migas.

"Hampir semua provinsi maupun kabupaten penghasil Migas, mereka mengurangi pendapatan 30 persen dari Peraturan Presiden, karena formula Peraturan Menteri Keuangan itu dengan kondisi seperti ini sudah bisa dimungkinkan tunda salur oleh Pemerintah Pusat, dari pada nanti kita berandai-andai, di RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2019 itu kita kurangi target pendapatan sebesar 30 persen," tutur Sekda.

Wan Thamrin Jadi 'Jembatan'

Meski dihadapkan dengan persoalan keuangan daerah yang berada pada titik terlemah, langkah Syamsuar untuk menduduki kursi Gubernur Riau ternyatanya mendapat dukungan moril dari Wan Thamrin Hasyim sebagai Plt. Gubernur.

Wan Thamrin mengaku ingin menjadi "jembatan" dalam menyambut estafet kepemimpinan Syamsuar sebagai Gubernur Riau.

"Alhamdulillah, di awal tahun depan Riau memiliki kepemimpinan baru dari hasil Pilkada Serentak lalu, saya sampaikan kepada kawan-kawan dan tokoh masyarakat setempat, jadikan saya jembatan antara fase estafet pemerintahan lama dan yang baru, " kata Wan Thamrin (13/9/2019).

"Bagaimanapun, saya ini cuma petugas yang akan menyampaikan kepada kepemimpinan baru, sehingga estafet roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Syamsuar bersama tim perencana yang sengaja ia bawa, Selasa (2/10/2018) akhirnya bertemu dengan jajaran pejabat Pemprov Riau di Kediaman Plt Gubernur Riau, Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru.

Langkah tersebut kemudian disambut baik oleh Wan Thamrin yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Asisten I dan III Setdaprov Riau, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Biro dilingkungan Pemprov Riau.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu dimulai selepas ibadah Shalat Dzuhur sampai menjelang Ashar.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama terkait sinkronisasi program berdasarkan visi-misi Syamsuar.

"Alhamdulillah, sudah ada kebersamaan, sudah nyambung segala komunikasi, baik dari saya dan Pak Syamsuar maupun dari masing-masing tim dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)".

"Tinggal kita bicara teknis, sama-sama bicara ke dewan sehingga program dia bisa masuk, beliau juga mengerti kalau APBD-P tidak ada, jadi tidak ada lagi masalah yang dirisaukan," kata Wan Thamrin seusai pertemuan.

Hadapi Persoalan Anggaran

Untuk menghadapi persoalan keuangan daerah yang tengah mengalami defisit, ditambah rencana pengurangan jumlah APBD tahun 2019, Syamsuar mengaku tidak ada jalan lain kecuali melakukan efisiensi dan rasionalisasi dalam menjalankan Pemerintahan Provinsi Riau kedepan.

Dia menuturkan, hal tersebut juga pernah dilaluinya saat memimpin Kabupaten Siak tiga tahun lalu.

"Ini kan persoalan yang tidak bisa kita hindari, 2015 kami pernah ada diposisi seperti ini, jadi tidak ada jalan lain kecuali melakukan efisiensi, rasionalisasi anggaran, kemudian mengevaluasi program yang dibuat oleh masing-masing OPD," katanya di kediaman Plt Gubernur.

Dari situ, sambungnya lagi, akan bisa dilihat mana program prioritas dan yang bukan prioritas.

"Menurut kami, perlu dilakukan penghematan di semua OPD, sehingga nanti akan ketahuan mana program prioritas dan wajib dimasukkan dalam APBD," tutur Syamsuar.

Lebih lanjut Syamsuar mengatakan, program yang akan dimasukkan dalam list prioritas di masa kepemimpinannya mendatang adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta ekonomi kreatif.

"Makanya kami ingin menyandingkan terhadap apa saja yang telah disiapkan dalam RKPD ini sehingga kami bisa masuk, karena ada juga perencanaan yang kami harapkan bisa masuk di 2019, misalnya Qur'an Center, pendidikan, kesehatan dan beberapa infrastruktur," kata dia.

Terkait dengan beberapa kegiatan tahun ini yang telah dilelang oleh Pemprov namun terpaksa ditunda untuk dikerjakan, Syamsuar mengatakan akan menyesuaikan dengan kondisi kedepan.

"Kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan, karena ada kebijakan Pak Plt. Gubernur untuk menunda tender-tender dari kegiatan yang telah disahkan karena tidak bisa diakomodir APBD, saya rasa bisa ditahun-tahun kedepan, jadi menyesuaikan".

"Memang pada tahap pertama berat, tapi setelah berjalan dan kita benahi insyaallah tidak ada masalah," demikian Syamsuar. (RB/Dwi)