RIAUBOOK.COM - Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, menyatakan tunduk dan patuh terhadap pemerintah pusat yang saat

ini dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2019 mendatang.

Bupati Azis Zaenal menyampaikan Pemkab Kampar bahkan siap untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memberikan yang terbaik bagi daerah, terutama terkait dengan produk hukum dan regulasi.

"Tentunya ini dengan saling intensnya komunikasi dan koordinasi dalam menuju kebaikan kabupaten," kata Bupati Kampar Azis Zaenal saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Bersama dengan Staf Khusus Wakil Presiden Yang diadakan di Hotel Arya Duta Pekanbaru pada Senin (10/9/2018).

FGD dengan tema Quo Vadis Gubernur Riau sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.

Pertemuan tersebut membahas terkait dengan tugas dan wewenang Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang urusan Pemerintah Pusat maupun daerah.

Azis Zaenal sebelum memasuki acara menyampaikan Pemkab Kampar sangat mendukung kegiatan ini, karena banyak informasi maupun produk hukum yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah khususnya di Kabupaten Kampar.

Azis Zaenal menambahkan, bahwa pemerintah kabupaten selalu taat dan tunduk terhadap apa yang menjadi keputusan dan wewenang pusat, namun pihaknya berharap keputusan yang hasilkan dapat kontiniu dan dapat menjadi dasar bagi suatu daerah.

Selain itu tambah Azis bahwa pemerintah kabupaten siap berkoordinasi dan berkomunikasi dalam memberikan yang terbaik bagi daerah.

Pada kesempatan tersebut selain Bupati Kampar terlihat juga hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir.

Nara sumber Staf Khusus Wakil Presiden bidang Hukum Prof. DR. Satya Arinanto, SH, MH, Asdep Politik, Hukum dan keamanan Sekretariat Wapres Muhammad Iqbal, MH. Para peserta dari berbagai Kabupaten Dan provinsi Riau.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang membuka secara resmi FGD tersebut menyampaikan bahwa pentingnya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah maupun pusat.

"Kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai serta sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata Gubernur Riau. (RB/MCR)