RIAUBOOK.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya sekedar tahu membelanjakan anggaran, tapi juga memiliki pertanggung jawaban atas pelaporan dan kinerjanya, demikian Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi ketika menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Sekda mengatakan, hal tersebut masih belum melekat dalam benak setiap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Bukan berarti setelah anggaran dibelanjakan tanggung jawab selesai, kan ada proses evaluasi pemeriksaan, pelaporan, pertanggung jawaban kinerja, ada penilaian elektronik sistem akuntansi akuntabilitas kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) dan sebagainya yang juga diukur dengan capaian progres dan hasil," kata Sekda kepada RiauBook.com, dua hari lalu di Kantor Gubernur Riau.

Tambahnya, yang juga paling menentukan adalah capaian kinerja tersebut harus terukur dengan angka-angka statistik.

"Mungkin teman-teman tidak sampai ke situ berfikirnya, habis dapat anggaran, ditunjuk jadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ditunjuk jadi Pelaksana Anggaran (PA) kemudian dikerjakan, tapi setelah itu hanya sebatas pertanggung jawaban, kita mencermati hasil pengawasan Inspektorat, ada juga yang lalai dengan macam-macam kekurangan," kata dia.

Belum lagi, kata Sekda, pertanggung jawaban mengenai pekerjaan yang terkait penilaian dari Kemenpan-RB maupun Kemendagri serta pertanggung jawaban kepada rakyat melalui DPRD.

"Ada pertanggung jawaban APBD, LKPJ Gubernur sebagai kepala daerah, jadi sampai ke situ tugas kita-kita ini, tidak sesederhana yang dibayangkan, bahkan sampai pada data statistik yang diterbitkan dan menyangkut output pekerjaan, itu juga harus diperhatikan," kata dia.

Sekda mencontohkan, ketika bicara tentang statistik pendidikan soal berapa kenaikan angka partisipasi sekolah, berapa angka harapan lama sekolah maka OPD Teknis harus menguasai betul angka-angka statistik.

"Itu harus dicermati, di bidang ekonomi juga sama, berapa angka pertumbuhan, inflasi, itu kan bagian dari angka statistik yang menjadi bagian tugas-tugas kita, baik melalui APBD maupun tugas rutin, itu harus dicermati OPD teknis, selalu saya lihat kelemahannya ada di pelaporan, kemudian data, " tutur Sekda.

Sekda juga mengeluhkan soal data-data capaian kinerja yang tidak diperbaharui oleh OPD.

"Data itu harus update terus, setiap bulan itu harus update, jangan data yang dua tahun lalu itu juga yang disajikan, Itu yang tidak benar, padahal yang memproduksi data itu mereka, dinas teknis, baru nanti ujungnya kita lihat data statistik, maka akan kelihatan di situ, berapa capaian kinerjanya," demikian Sekda. (RB/Dwi)